Warga Tuntut Mantan Kades Karena Diduga Korupsi Dana Desa

AUDIENSI: Perwakilan warga Desa Tridadi Kecamatan Loano, menyampaikan tuntutan dihadapan Muspika, untuk menindak dugaan tindakan korupsi yang diduga dilakukan oleh mantan kepala desa, di Aula Kecamatan Loano, Rabu(22/01/2020).SM/Heru Prayogo

PURWOREJO, SM Network – Puluhan warga Desa Tridadi Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, ramai-ramai mendatangi kantor kecamatan setempat, Rabu (22/01/2020). Mereka menuntut aparatur kecamatan khususnya Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan kepala desa Tridadi, yang berinisial (As).

Kehadiran mereka disambut oleh Camat Loano, Laksana Sakti, perwakilan dari Polsek dan Koramil. Kegiatan berlangsung damai kemarin berlangsung selama tiga jam, mulai pukul 09.00 sampai dengan 12.00 waktu setempat. Kendati berjalan lancar, audiensi antara warga dan Muspika tidak menemukan solusi.

Juru bicara warga, Wakhid Syaefudin (31), mengaku kecewa dengan hukum di Indonesia. Padahal, mantan kepala desanya sudah mengakui tindakan korupsi yang dilakukanya pada tahun 2019, yakni pada priyek pembangunan rabat beton jalan desa. Meski masyarakat sudah mengadu berulangkali, yang bersangkutan tetal tidak tersebtuh hukum.

“Masalah ini berawal dari pembangunan rabat beton yang dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat menggunakan dana desa. Kami diberi dana sekitar Rp 110 juta, padahal di RAB dan pertanggungjawaban tertulis Rp 164 juta. Yang Rp 50 juta kemana ini?. Setelah kami mengetahui itu langsung kami protes, dan mantan kades berjanji secara tertulis bermaterai, mau mengembalikan uang itu, tapi sampai sekarang belum dibayarkan,” katanya.

Wakhid menjelaskan, dalam RAB tertulis recana pembangunan rabat beton di Dusun Tedunan Desa Tridadi, sepanjang 435 meter, lebar 2,5 Meter dan tebal 12 Centimeter. Sedangkan realisasi di lapangan, jalan hanya dibangun sepanjang 409 meter, dengan lebar dan ketebalan menyerupai RAB.

Menyikapi masalah ini, kata Wakhid, warga kemudian mengadukan masalah ini kepada aparat kepolisian. Namun pihak penegak hukum memberikan keterangan bahwa kerugian negara dibawah Rp 100 juta tidak dapat diproses, sehingga mantan kepala desa sebagai teradu juga tidak dapat diberi tindakan hukum.

“katanya kalau dibawah Rp 100 juta tidak dapat diproses hukum. Kami disarankan untuk menunggu Inspektorat Kabupaten Purworejo, tetapi kok progresnya terkesan lama sekali. Kegiatan seperti ini (audiensi) sudah berkali-kali tapi ya juga berujung tanpa hasil. Kami sebagai masyarakat ini bisa hilang kesabaranya kalau sydah berusaha yang baik-baik tetapi disepelekan. Silakan kalu menganggap nilai korupsi itu kecil, tetapi bagi pembangunan desa itu sangat berarti,” tandasnya.

Wakapolsek Loano, Suprihatin, yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, pihaknya sudah berusaha memfasilitasi masyarakat dalam perkara ini. Namun, dikarenakan persoalan tersebut menyangkut dugaan tindak pidana korupsi, Polsek Loano mengarahkan warga supaya mengadukan masalah ini kepihak Polres Purworejo.

“Setelah kami kaji itu tipikor, sehingga kami arahkan ke Polres, karena perkara korupsi bisa ditangani paling rendah di tingkat polres. Adapun tindakan yang dilakukan Polres dipastikan sudah sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.

Dalam audiensi, Camat Loano, Laksana Sakti, menghimbau masyarakat untuk menyikapi persoalan ini dengan keoala dingin. Menurutnya, aparat penegak hukum akan bertindak profesional, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami juga sudah memfasilitasi masyarakat dalam hal ini melalui beberapa kali kegiatan formal. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menempuh jalur hukum yang damai dalam memperjuangkan haknya. Apabila memerlukan bantuan atau konsultasi, kami siap melayani,” katanya.

Sementara itu, mantan kepala desa Tridadi (As), belum dapat dihubungi untuk dimintai konfirmasi mengenai masalah ini.

Heru Prayogo

2 KOMENTAR