Wacana “New Normal”, DPRD Wonosobo Dorong Pemkab Fokus Tangani Covid-19

WONOSOBO, SM Network – Pemerintah pusat wacanakan perihal hidup dengan tatanan normal baru atau yang populer dengan istilah “New Normal” di tengah masa pandemi Covid-19. Menyikapi hal tersebut, DPRD Wonosobo mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo untuk fokus tangani Covid-19 ketimbang melangkah untuk mengambil kebijakan new normal. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Wonosobo, Afif Nur Hidayat melalui sambungan telepon, Kamis (28/5).

Angka pasien terkonfirmasi Covid-19 di Wonosobo masih terus meningkat. Untuk itu Afif sapaan akrabnya mengatakan, Pemkab harus bisa menekan angka Covid-19 terlebih dahulu sebelum menerapkan kebijakan New Normal.

“Kita harus realistis. Sampai kini angka Covid-19 masih bertambah dan kemungkinan masih akan ada penambahan. Namun kita semua harus optimis, ketika sudah mulai ada penurunan pemerintah harus mulai siapkan skenario tahapan new normal,” ungkapnya.
Afif menambahkan, refocusing anggaran sudah dialihkan untuk penanganan Covid-19. Untuk itu pemerintah harus cepat menangani pandemi itu mengingat sudah ada anggaran yang besar untuk Covid-19.

“Pemkab kini sudah punya anggaran. Jadi harus cepat, salah satunya dengan menggelar rapid test secara masal. Baik di pesantren, lembaga pendidikan, maupun disektor lain yang rawan terpapar Covid-19. Selain itu, new normal harus dipersiapkan untuk segala sektor termasuk dilingkup pendidikan. Tak hanya pada sektor ekonomi,” tandasnya.

Senada dengan Afif, wakil Ketua DPRD Wonosobo, Muhammad Albar mengatakan, kebijakan new normal yang akan diterapkan pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi harus perhatikan sektor lain seperti pendidikan terutama pesantren.

“Apabila ini benar-benar dilaksanakan maka tidak bisa hanya diberlakukan untuk sektor perekonomian saja, tapi banyak sektor perlu dipikirkan karena masing-masing sektor saling berhubungan antara satu dengan lainnya, disamping sektor ekonomi yang memang sebagai ketahanan vital masyarakat juga sektor pendidikan yang sangat dibutuhkan bagi perkembangan pendidikan anak,” tandasnya.
Menurutnya, Pesantren yang dikelola secara mandiri oleh Kyai ataupun sekadar Yayasan belum banyak mendapatkan perhatian dari Pemerintah secara terprogram. Meskipun ada ada bantuan, sifatnya hanya simultan.


(dib/Adv)

Tinggalkan Balasan