UU Pesantren Perlu Dipertajam

WONOSOBO, SM Network – Undang-undang (UU) Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren disambut baik oleh berbagai elemen masyarakat. Anggota DPRD Wonosobo Habibilah Menilai Undang-undang tersebut perlu dipertajam dengan Peraturan Daerah (Perda) Pesantren. Hal itu disampaikan Habibilah saat mengunjungi pelatihan life skill di Pondok Pesantren (Ponpes) Az-Zuhriyyah Beran Kepil, Rabu (2/12).

“Pemerintah telah mengakui Ponpes bagian dari aset negara yang luarbiasa. Pelatihan ini bentuk perhatian pemerintah. Akan kita pertajam dengan Perda pesantren. Detailnya akan kita pasang pasal-pasal yang sesuai dengan kebutuhan. Perda itu tentunya diharapkan bisa lebih berpihak kepada Ponpes,” ujarnya.

Habibilah mengatakan, perkembanagn jaman menuntut Ponpes tidak hanya mencetak santri dengan keilmuan agama. Lebih dari itu, Ponpes memiliki tantangan untuk mencetak kader yang tangguh dalam membangkitkan ekonomi. Alumni yang telah lulus dari Ponpes butuh bekal untuk mengabdi dalam masyarakat.

Anggota Komisi D DPRD itu menilai, pelatihan life skill di Ponpes merupakan terobosan bagus yang perlu dikembangkan. Tak hanya dilakukan sekali, program pelatihan life skill harus dilakukan secara berkelanjutan.

“Wonosobo memiliki problem besar, yaitu pendidikan dan ekonomi. Kami dari Komisi D mendorong pemerintah untuk menindak lanjuti program itu. Bukan hanya pelatihan life skill, namun sarana prasarana juga perlu diperhatikan,” tandasnya.

Senada, Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP), Khoirullah Nurudin mengatakan,  Ponpes memiliki peran penting dalam membangun mental masyarakat. Perhatian pemerintah kepada Ponpes perlu ditingkatkan untuk membangun Wonosobo menjadi kota yang unggul, baik dalam ekonomi maupun moralitas.

“Kita menyambut baik UU Pesantren ini. Sinergitas Ponpes dengan pemerintah harus berjalan baik. Tentunya untuk membangun Wonosobo yang lebih baik,” ujar Gus Khoir sapaan akrabnya. (dib)

Tinggalkan Balasan