SM/Asef F Amani - Plt Kepala Bappeda Kota Magelang, Handini Rahayu
Program Rp 30 Juta per RT Pakai Swakelola Tipe IV

MAGELANG, SM Network – Pemkot Magelang memberikan fasilitas pengusulan masyarakat tingkat Rukun Tetangga (RT) melalui wadah Rencana Kerja Musyawarah (RKM). Tiap RT diminta mengirimkan RKM kepada kelurahan untuk kemudian diverifikasi.

Plt Kepala Badan Perencanaan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Magelang, Handini Rahayu mengatakan, skema RKM menjadi acuan penyusunan penganggaran dana Rp 30 juta per tahun per RT di Kota Magelang pada tahun 2022. Hal ini terkait dengan Pemkot Magelang yang akan memakai sistem swakelola tipe IV dalam merealisasikan program dana untuk RT tersebut.

“Berdasarkan Perpres 16/2018, swakelola tipe IV berarti sifat dari pengerjaan program itu memerlukan partisipasi, untuk kepentingan, dan melibatkan masyarakat. Kita akan pakai sistem itu untuk melaksanakan program Rp 30 juta per RT per tahun,” ujarnya.

Dini menjelaskan, pertengahan bulan April 2021 RKM harus sudah masuk ke dalam Rencana Kerja (Renja). Dengan sistem swakelola tipe IV, maka realisasi program tersebut berasal, dikelola, diawasi, dan dipertanggungjawabkan oleh masyarakat itu sendiri.

“Mekanismenya, usulan RKM mendasari pada musyawarah atau kesepakatan masyarakat di tingkat RT. Kemudian usulan diverifikasi kelurahan. Jadi sistem ini, yang merencanakannya, melaksanakan kegiatannya, pengawasannya, pengelolaan pasca, sampai dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ) juga dari masyarakat dengan koordinasi kelurahan,” katanya.

Dia menyebutkan, besaran nominal program Rp 30 juta per RT adalah pagu maksimal. Anggaran tersebut juga tidak harus dihabiskan seluruhnya. Maka, nanti ada keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD) yang aktif mendampingi. 

“Pengusulan RKM ini tidak melihat besar biaya harus sesuai dengan Rp 30 juta begitu, tidak. Tapi lebih pada kesesuaian kebutuhan mereka. Kalau tidak sampai Rp 30 juta, tidak usah dipaksakan,” ucapanya.

Menurutnya, skema swakelola IV ini baru pertama kali dipraktikkan di Kota Magelang, lewat dana RT. Kebijakan tersebut juga jauh berbeda dari skema Musren tingkat kecamatan atau tingkat kota.

“Perbedaan pada latar belakang usulan. Kalau dulu, Musren tingkat kota, kita harus menjaring dari sekian banyak usulan dan terkadang masih sering terkalahkan dengan usulan prioritas. Sekarang bedanya, anggaran lebih dulu disediakan, dan masyarakat tinggal mengusulkan, sehingga penyaringannya tidak terlalu banyak,” paparnya.

Dana RT ini, ditegaskannya bukan uang operasional, apalagi uang cash kepada ketua RT. Ia mengaku tetap ada tanggung jawab dari masyarakat berbentuk LPJ yang harus dilaporkan kepada pemerintah.

“LPJ skema swakelola IV, tanggung jawabnya ada di masyarakat setempat, bukan hanya ketua RT-nya. Jadi, teknisnya nanti Lurah bekerja sama dengan Pokmas, yang anggotanya memiliki kemampuan administrasi, pembukuan, pengerjaan, dan lainnya. Pokmas berasal dari unsur-unsur masyarakat dan perwakilan RT,” terangnya seraya menambahkan, draft Peraturan Walikota (Perwal) dana RT tersebut saat ini sudah final, tinggal menunggu persetujuan dari Pemprov Jawa Tengah.