Urgensitas Pendidikan Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas

Urgensitas Pendidikan Reproduksi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas oleh : Islamiyatur Rokhmah, dosen UNISA Yogyakarta

JOGJAKARTA, SM Network – Ruang lingkup kesehatan reproduksi secara luas sudah diatur dalam kebijakan dan strategi kesehatan reproduksiyang meliputi antara lain Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir, Keluarga Berencana, Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Saluran Reproduksi (ISR), termasuk IMS- HIV/AIDS,​Pencegahan​dan Penanggulangan Komplikasi Aborsi, Kesehatan Reproduksi Remaja, Pencegahan dan Penanganan Infertilitas, Penanggulangan masalah kesehatan reproduksi pada usia lanjut (kanker, osteoporosis, dementia). Nampak bahwa lingkup kesehatan reproduksi yang ada masih dominan berpaham pada “normalisme” artinya semuanya didesain untuk individu yang normal. Masih belum ada desain atau difasilitasi yang diperuntukan untuk penyandang disabilitas.

Kebijakan tentang perlindungan hak bagi difabel sudah ada.UU No 8 Tahun 2016 yang mengamanatkan pemerintah nasional dan daerah untuk menghormati, melindungi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Kemudian Indonesia juga turut menyepakati tercapainya Millennium Development Goals (MDGs) dan sekarang dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu target ketercapaian SDGs tahun 2030 adalah mewujudkan kesetaraan gender, pendidikan inklusi, dan non diskriminasi termasuk kepada penyandang disabilitas. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 4 tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, pasal 3 ayat b menyebutkan tentang hak penyandang disabilitas​terkait pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, social, seni, budaya, olahraga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal dan aksesibilitas. 

Namun dalam implementasi yang ada saat ini masih kita rasakan belum optimal, masih belum memihak kepada mereka.Termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi. Pada Aspek pelayanan kesehatan pemerintah dinilai kurang memperhatikan hak-hak reproduksi penyandang disabilitas, khususnya perempuan penyandang disabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya kebijakan yang mendukung akses informasi serta pelayanan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas, seperti layanan disabilitas dibeberapa layanan kesehatan masih digolongkan pada layanan untuk lansia dan bagi tuna rungi tidakada layanan pemanggilan antrean bagi mereka. Sementara itu, program-program jaminan kesehatan yang ada juga belum sepenuhnya mendukung hak-hak bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian kami (Islamiyatur Rokhmah dan Warsiti) dari hasil penelitian LPPM UNISA, masih banyak perempuan penyandang disabilitas yang kurang mengetahui informasi kesehatan reproduksi, orang tua mereka memberikan informasi kesehatan reproduksi sebatas persiapan dalam menghadapi menstruasi. Sedangkan mata pelajaran atau kurikulum disekolah juga belum secara spesifik membahas kesehatan reproduksi secara konprehensif khususnya bagi perempuan penyandang disabilitas, misalnya ada informasi kesehatan reproduksi hanya didapatkan pada materi extra kurikuler PRAMUKA. Walhasil mereka mencari sendiri informasi kesehatan reproduksi untuk kebutuhan akan perkembangan seksual dan bilogis mereka, karena secara biologis penyandang disabilitas akan mengalami perkembangan pubertas yang sama dengan perempuan non penyandang disabilitas. Kurangnya infomasi kesehatan reproduksi, mengakibatkan mereka mencai sendiri melakui film, video di internet, bagi tuna grahita mereka menguasai internet baik via hand phone tau computer sekolah secara diam-diam agar tidak diketahui guru mereka. beberapa diantara informan telah memiliki pacar dan bahkan ada yang mengalami kehamilan, 

Disisilain menurut Ipung dari aktifis LSM SIGAB menuturkan bahwa kekurang pengetahuan kesehatan reproduksi bagi perempuan penyandang disabilitas akan berdampak pada kekerasan seksual pada mereka. Sedangkan pelaku kekerasan seksual tersebut biasanya tidak jauh dari mereka yakni orang terdekat mereka, bisa kakek, bapak, paman, saudara, pacar atau orang terdekat mereka lainnya. Kekurang pengetahuan kesehatan reproduksi bagi perempuan penyandang disabilitas mengakibatkan mereka tidak dapat memiliki sifat asertif, yakni berani mengatakan tidak atau melawan ketika akan ada perlakukan kekerasan kepada mereka.

Melihat permasalahan tersebut diatas maka solusi yang seharusnya dilakukan adalah mendorong pemerintah untuk mengaplikasikan dan mengimplementasikan  kebijakan layanan kesehatan dengan baik dan sesuai kebutuhan penyandang disabilitas seperti adanya layananpromosi kesehatan reproduksi dan pemeriksanaan untuk penyandang disabilitas khususnya untuk perempuan penyandang disabilitas, kemudian ada pemanggilan antrean bagi tuna rungu dan ada asuransi kesehatan atau BPJS khusus untuk penyandang disabilitas, disamping itu pentingya monitoring dan evaluasi dalam pelaksanakan implementasi kebijakan. 

Pentingnya memasukkan materi pendidikan kesehatan reproduksi pada kurikulum pendidikan sekolah baik sekolah inklusi atau regular yang menerima siswa penyandang disabilitas ataupun di sekolah SLB [Sekolah Luar Biasa]. Kemudian pentingnya pemberian bekal pengetahuan reproduksi bagi orang tua siswa penyandang disabilitas. Karena mereka yang sehari-hari dekat kepada anak penyandang disabilitas.

Penulis : Islamiyatur Rokhmah, dosen UNISA Yogyakarta

Tinggalkan Balasan