Upaya Pendidikan Politik, IMM Turut Pantau Pilkada

MAGELANG, SM Network – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Magelang turut dalam pemantauan pelaksanaan pencoblosan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang tahun 2020, Rabu (9/12). Sebanyak 82 orang terlibat dalam pemantauan secara independen ini.

Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PDM Kota Magelang, Iwandono Indarto mengatakan, keterlibatan para mahasiswa ini guna memantau jalannya sejauh mana kelancaran dan pelaksanaan Pilkada. Sekaligus kepatuhan terhadap protokol kesehatan (prokes).

“Mereka tersebar di seluruh TPS yang ada guna memantau jalannya Pilkada. Kami pemantau independen yang diakreditasi oleh KPU, jadi keberadaan kami legal,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (9/12).

Iwan yang mantan Komisioner KPU Kota Magelang ini menjelaskan, pihaknya mensupervisi para mahasiswa yang melakukan pemantauan ini. Pemantauan ini sendiri utamanya bertujuan sebagai ajang pendidikan politik bagi para anak muda yang tengah belajar di perguruan tinggi.

“Dengan keterlibatan mereka dalam Pilkada 2020 ini diharap menjadi pengalaman berarti. Mereka bisa mengetahui dan memahami seperti apa pelaksanaan Pilkada di lapangan. Ini jadi modal ketika mereka nanti siapa tau ada yang akan terjun di dunia politik,” katanya.

Setelah pemantauan ini, katanya, tim akan membuat laporan yang nanti ditujukan kepada KPU sebagai penyelenggaran Pilkada. Apapun yang terjadi di lapangan dicatat oleh tim baik plus maupun minus, sehingga menjadi laporan yang utuh. “Laporan dari mereka diharap bisa jadi saran, kritik, atau masukan kepada KPU. Sehingga, pelaksanaan Pilkada ke depannya akan lebih baik lagi,” tuturnya.

Terpisah, Komisioner KPU Kota Magelang, Bambang Sarwodiono membenarkan adanya pemantau independen ini. Selain IMM, ada dua pemantau independen lain yang diberikan akreditasi oleh KPU, bahkan diberi co-card sebagai identitas mereka.

“Selain IMM, ada juga Lembaga Pemantau Pelayanan Informasi Publik (LP3) dan Komunitas Pengawasan Pelaksanaan Pilkada Kota Magelang (KP3M). Mereka menjalankan pemantauan selama Pilkada berlangsung,” jelasnya. Keberadaan tiga lembaga ini, dijelaskan Bambang, sebelumnya terlebih dahulu mendaftar ke KPU sebagai pemantau pemilihan dalam negeri. Setelah dilakukan verifikasi, maka tiga lembaga ini yang kemudian terdaftar dan legal melakukan pemantauan.

“Mereka mendaftar pada 30 November 2020. Sejauh semua persyaratan memenuhi, kami buat surat akreditasi untuk pemantauan dalam negeri. Adanya pemantau independen ini dapat membantu kami dalam memantau jalannya Pilkada yang dilakukan secara profesional,” paparnya.

Tinggalkan Balasan