Foto: Anang Zubaidy /SM/ dok

YOGYAKARTA, SM Network – Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia memprotes keras pembahasan Omnibus Law, RUU Cipta Kerja dan revisi UU Mineral dan Batu Bara di tengah wabah korona. Aktivis PSH mempertanyakan kengototan wakil rakyat membahas kedua RUU.

”Kengototan ini layak dipertanyakan mengingat upaya penanggulangan bencana Covid-19 yang saat ini dilakukan masih menemui banyak problem dari sisi regulasi hingga implementasi seperti pola koordinasi, transparansi, dan konsistensi kebijakan,” ungkap Kepala PSH FH UII, Anang Zubaidy di kampusnya, kemarin.

Menurutnya pembahasan RUU Cipta Kerja dan RUU revisi UU Minerba di tengah wabah pandemi Covid-19 oleh DPR menunjukkan sikap nir-empatik dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan perluasan penyebaran Covid-19 melalui pembatasan sosial berskala besar. Pembahasan tersebut dinilai tidak akan optimal, terutama berkaitan dengan pemenuhan asas transparansi dan partisipasi publik.

Wabah Covid-19 yang menuntut pembatasan sosial berskala besar akan menyulitkan semua elemen masyarakat untuk turut bersama mengkritisi ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam kedua RUU. Minimnya kritik akan melahirkan norma yang jauh dari kebutuhan hukum masyarakat. Produk hukum yang dibuat seolah hanya menjadi domain elite bukan lagi domain publik.

Perlu Dikritisi

Anang menegaskan RUU Cipta Kerja maupun RUU revisi UU Minerba, keduanya memiliki catatan konseptual dan substansial yang cukup serius untuk dikritisi. Pembahasan dua RUU yang sangat penting di tengah perang melawan Covid-19 dikhawatirkan akan melewatkan banyak hal yang secara konseptual dan substansial yang selama ini menjadi kontroversi.

”Kami memandang kedua RUU tidak perlu diputuskan secara tergesa-gesa. Karena itu, perlu pikiran yang jernih dan perasaan yang tenang agar menghasilkan produk hukum yang berdaya jangkau panjang, berdayaguna, dan berhasilguna serta benar-benar mencerminkan kebutuhan hukum masyarakat,” paparnya.

Ia minta DPR dan Presiden untuk menunda pembahasan RUU Cipta Kerja dan RUU revisi UU Minerba hingga situasi dan kondisi negara sudah memungkinkan. Hal ini bertujuan menghasilkan produk hukum yang baik, partisipatif, transparan, dan benar-benar mencerminkan kebutuhan hukum masyarakat.

Saat ini, DPR harusnya memaksimalkan fungsi pengawasan, terutama berkaitan dengan langkah pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19. Titik pengawasan antara lain kesiapan tenaga medis dan fasilitas kesehatan, rencana realokasi APBN dalam rangka penanganan Covid-19, mekanisme pemberian bantuan bagi kelompok-kelompok tertentu yang telah dinyatakan oleh Presiden dalam pidatonya tanggal 31 Maret 2020.

Selain itu perlu keterbukaan informasi mengenai wilayah sebaran Covid-19 di seluruh Indonesia, serta koordinasi antar dan intra lembaga pemerintahan dalam rangka meminimalisir diseminasi informasi yang berubah-ubah dan membingungkan masyarakat.


Agung PW/Kim

2 KOMENTAR