Uang Pengganti Korupsi Belum Sepadan Kerugian Negara

YOGYAKARTA, SM Network – Vonis yang dijatuhkan terhadap para terdakwa kasus korupsi menorehkan beberapa catatan. Tidak hanya vonis penjara yang ringan, uang pengganti yang harus dibayarkan juga dianggap tidak sepadan dibandingkan kerugian negara yang timbul akibat kejahatan korupsi.

“Terjadi disparitas putusan hakim dalam hal uang pengganti. Bisa jadi, para terdakwa malah lebih memilih menjalani subsider kurungan penjara daripada harus membayar uang pengganti,” kata aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba, Selasa (29/12).

Catatan JCW menyebutkan, nilai kerugian negara dari sejumlah kasus korupsi yang ditangani Polda maupun Kejaksaan Tinggi DIY sepanjang tahun 2020 nilainya cukup fantastis yakni sebesar Rp 23,2 miliar. Sementara, uang pengganti yang wajib dibayarkan oleh para terdakwa kasus korupsi berdasar putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Yogyakarta hanya senilai Rp 9,34 miliar.

Taksiran kerugian negara itu paling banyak berasal dari kasus korupsi pada Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik, Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya (P4TKSB) DIY dengan nominal mencapai Rp 21,6 miliar. Berikutnya adalah kasus korupsi di Kelurahan Bamguncipto Sentolo Kulonprogo yang menimbulkan kerugian negara Rp 1,15 miliar.

Lainnya berasal dari perkara korupsi dana desa di Kelurahan Banyurejo Tempel Sleman dengan taksiran kerugian Rp 452,4 juta, serta kasus penyelewengan dana pembangunan Balai Kelurahan Baleharjo Wonosari Gunungkidul dimana negara dirugikan sebesar Rp 353 juta.

Sementara itu, data di Ditreskrimsus Polda DIY menyebutkan, uang negara yang berhasil diselamatkan dari kasus korupsi pada tahun 2020 ini mengalami penurunan. Tahun lalu mencapai Rp 12,5 miliar sedangkan tahun ini hanya Rp 610,75 juta.
Direskrimsus Polda DIY Kombes Roedy Yoelianto mengatakan, penyelamatan uang negara itu berasal dari dua perkara. Masing-masing kasus korupsi pengelolaan jasa pelayanan medis di RSUD Wonosari tahun anggaran 2015, dan pengadaan fullboard meeting pada kantor pusat P4TK tahun 2016.

“Untuk kasus di RSUD Wonosari sudah disita sekitar Rp 470 juta. Sedangkan kasus di P4TK, prosesnya masih berjalan dan akan kami mintakan secara resmi ke BPKP untuk penghitungan kerugian negara,” katanya.

Tinggalkan Balasan