Tuntut Transparansi Desa, Ratusan Warga Desa Kedungpoh Loano Unjuk Rasa

PURWOREJO, SM Network – Ratusan warga Desa Kedungpoh Kecamatan Loano, kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor desa setempat, 02/07/2020). Mereka menuntut tranparansi alokasi dana desa periode tahun 2016 sampai dengan 2019.

Dalam orasinya, warga meminta pemerintah desa membeberkan realisasi alokasi dana desa periode tersebut yang mencapai Rp 4 Miliar. Tidak dilibatkanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan dan relisasi anggaran, juga dipertanyakan massa.

“Kami menuntut transparansi penggunaan Dana Desa dari tahun 2016 sampai 2019. Dana Rp4 miliar kok sampai tidak ada arsip-arsip tentang penggunaan dana tersebut, terkesan ditutupi. Anggaran segitu besar masa tidak ada pertangungjawabannya,” kata juru bicara warga, Husodo (40).

Tidak lama orasi berselang, massa aksi kemudian diperbolehkan masuk ke dalam aula untuk melakukan audiensi dengan pihak pemdes. Selain diterima oleh Kades Kedungpoh, Muhammad Nur Cholik, warga juga diterima oleh Camat Loano, Laksana Sakti.

Camat Loano berusaha menjelaskan seluruh pertanyaan warga, bahwa masalah yang dipertanyakan warga masih dalam tindak lanjut inspektorat. Namun demikian warga masih bersikukuh untuk tetap meminta arsip tentang penggunaan Dana Desa.

Menanggapi hal tersebut, Kades Kedungpoh mengaku tidak tahu menahu terkait penggunaan dana tersebut lantaran dirinya baru menjabat menjadi kades sejak Mei 2019. Ia mengaku belum dapat menjelaskan semua pertanyaan warga karena pada periode tersebut dirinya belum menjabat.

“Intinya kami kepingin kerja sesuai regulasi untuk memajukan Desa Kedungpoh. Masalah RAB dan LPJ DD tahun 2016 – 2019 tersebut kami belum tahu persis karena kami baru saja menjabat sejak bulan Mei 2019,,” jelas Muhammad Nur Cholik.

Untuk meredam kemarahan warga, pihak pemdes kemudian mencoba untuk tetap mencari arsip-arsip yang diinginkan, namun hanya arsip tahun 2018 yang baru ditemukan. Akhirnya catatan terkait penggunaan Dana Desa tahun 2018 tersebut di-print out dan ditunjukkan kepada warga.

“Kami print arsip tahun 2018, untuk tahun 2016, 2017 dan 2019 memang belum ada. Arsip tersebut kemudian kami serahkan kepada kepala BPD dengan disaksikan warga,” lanjutnya.

Meski belum puas karena seluruh arsip yang diminta tidak bisa ditunjukkan, warga akhirnya mau tidak mau harus berlapang dada. Kasus tersebut kemudian diserahkan kepada pihak inspektorat untuk diselesaikan secara tuntas.


Heru Prayogo

Tinggalkan Balasan