TPA Piyungan Overload, BPK Lakukan Pemeriksaan

SLEMAN, SM Network – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY turun tangan dalam penanganan masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, Bantul. Sejak 25 Agustus lalu, BPK melakukan pemeriksaan kinerja penanganan sampah rumah tangga, dan sampah sejenis rumah tangga.

Pemeriksaan yang berlangsung hingga 22 September 2020 ini dilakukan pada Pemkab Sleman, Bantul, dan Pemkot Yogyakarta. Menurut Kepala BPK DIY, Ambar Wahyuni, identifikasi awal pemeriksaan ini dilakukan karena sampah yang masuk di TPA Piyungan, mayoritas belum dipilah.

“Pemilahan sampah belum dilakukan secara memadai. Hal ini dikarenakan aturan tentang pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya belum disosialisasikan dan diterapkan dengan memadai pada saranan penanganan sampah yang dimiliki,” jelasnya, kemarin.

        Sarana dan prasarana TPA Piyungan saat ini dinilai sudah tidak memadai. Umur ekonomis sarpras sudah habis bahkan kondisinya kini overload. Hal ini diperparah tidak adanya proses pemilahan yang sistemastis di TPA Piyungan, serta minimnya alat berat kurang. Kendala lain, tidak terdapat backup energi listrik pada operasional, dan lalu-lintas truk pengangkut sampah yang masih menyatu dengan jalan masyarakat.

Menanggapi persoalan itu, Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun mengaku, secara umum kebijakan pengelolaan sampah di Seman masih mengikuti paradigma lama. “Sampah dikumpulkan lalu diangkut dan dibuang ke TPA Piyungan,” bebernya.

Padahal dengan menggunakan pola lama tersebut, biaya yang dikeluarkan akan bertambah dikarenakan semakin banyak sampah yang harus dikelola. Secara teori, lanjut Muslimatun, untuk mengatasi persoalan sampah perlu dilakukan pergeseran pendekatan dari sistem ujung-pipa (end-pipe of solution) ke sumber.

“Dengan pendekatan sumber, sampah ditangani pada hulu sebelum sampai ke tempat pengolahan akhir. Caranya dengan pemilahan sampah dan penerapan prinsip 3R yakni pengurangan, penggunaan kembali dan mendaur ulang sampah,” terangnya.

Muslimatun berharap hasil pemeriksaan rinci yang dilaksanakan oleh BPK bisa menjadi salah satu bahan evaluasi bagi Pemkab. Sehingga ke depannya pengelolaan persampahan menjadi lebih baik.

Tinggalkan Balasan