Total Dana Desa di Jawa Tengah Rp 8,2 Triliun

SEMARANG, SM Network – Seluruh aparat desa diminta transparan dan melakukan perencanaan yang baik dalam penyusunan APBDes untuk optimalisasi dana desa. Tahun ini, alokasi dana desa untuk Jawa Tengah Rp 8,2 triliun.

Meski sudah dilakukan penyederhanaan sistem, namun tata kelola pemanfaatan dana desa harus diperhatikan betul karena membutuhkan pertanggungjawaban pengelola. Setiap desa yang berkinerja baik, termasuk dari aspek pelaporan, bisa mendapatkan porsi penyaluran lebih besar di awal sehingga bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan desa.

”Untuk percepatan harus punya perencanaan yang baik, sebelumnya porsi penyaluran 20:20:40 lalu menjadi 40:40:20 dan dengan kinerja pelaporan yang baik bisa 60:40. Jadi desa bisa menggunakan secara optimal untuk pemanfaatan masing-masing,” ujar Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti dalam Raker Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa di Holy Stadium Marina Semarang, Selasa (18/2).

Hadir pula dalam acara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Gubernur Ganjar Pranowo dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Turut hadir, ribuan kepala desa dan SKPD terkait di Jateng.

Astera menjelaskan, Jateng harus mampu menciptakan pusat ekonomi baru, termasuk desa yang menjadi sakaguru pertumbuhan daerah. Situasi perang dagang dan wabah virus korona cukup menekan ekonomi internasional. Ini harus diantisipasi dengan mendorong investasi serta konsumsi domestik.

”Makanya pemerintah menaruh perhatian besar ke desa dan daerah. Alokasi transfer ke daerah nilainya juga terus meningkat. Tahun 2020 dianggarkan Rp 856,9 triliun secara nasional dan Jateng kebagian sekitar Rp 70 triliun,” papar dia.

Secara nasional, dana desa yang dikucurkan 2020 mencapai Rp 72 triliun untuk hampir 75 ribu desa, naik dari tahun lalu Rp 70 triliun. Mendagri juga mendorong Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan para camat serta penegak hukum bisa menjadi konsultan.

Ini mengingat masih ada kepala desa yang belum memahami betul administrasi dan pertanggungjawaban dana itu. Keterbatasan pengawas APIP di daerah ini juga mendorong diluncurkannya aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes).

”Kita mulai dari Jateng, karena desanya terbanyak. Mudah-mudahan aparat desa semakin memahami prosedur dan bisa melaporkan pertanggungjawaban lebih baik,” kata Mendagri Tito Karnavian yang dalam kesempatan tersebut juga menyerahkan bantuan renovasi kantor desa Rp 1,5 miliar untuk 30 desa di Jateng.

Transparan

Gubernur Ganjar Pranowo menilai 7.809 desa cukup gereget dalam pemanfaatan dana desa selama ini. Inovasi yang dilakukan tidak hanya infrastruktur, tetapi juga pemberdayaan di berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, dan pariwisata. Cukup banyak jenis pemanfaatan seperti untuk jalan, jembatan, drainase, irigasi, embung, sarana olahraga, pengelolaan air bersih, polindes, pasar, dan lain-lain.

”Wisata desa yang sudah berkembang bagus akan dialokasikan Rp 1 miliar, tapi kades harus kreatif mengemas tujuan wisata yang menarik dan antimainstream (tidak biasa-biasa saja-Red),” kata Ganjar.

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menambahkan, dana desa mampu meningkatkan pendapatan per kapita di perdesaan dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka serta tingkat kemiskinan.

”Prioritas 2020 untuk meningkatkan penguatan SDM dan pertumbuhan ekonomi dengan tidak meninggalkan infrastruktur desa. Ke depan saya sudah usulkan kepada Mendikbud, mahasiswa bisa ke desa sebagai wujud pengabdian lebih lama daripada KKN. Mereka bisa membantu dalam pemberdayaan desa,” jelasnya. 


(SM Network/J14-19)

1 Komentar

  1. 381838 402810Aw, this was a truly nice post. In thought I would like to location in writing in this way moreover – taking time and actual effort to create a extremely great article but what / issues I say I procrastinate alot and also no indicates apparently get something done. 294232

Tinggalkan Balasan