Terkait Penambangan Lahan Untuk Pembangunan Bendungan Bener, Warga Desa Wadas Mengadu Ke DPRD

PURWOREJO, SM Network – Sejumlah warga Desa Wadas di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo mengadu ke DPRD Kabupaten Purworejo, kemarin.

Mereka meminta solusi dan pendampingan dewan atas konflik horizontal yang semakin menguat di Desa Wadas terkait proyek pembangunan Bendungan Bener.

Warga yang didampingi Kepala Desa Wadas Fahri Setiyanto dan sejumlah perangkat ini diterima langsung Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Dion Agasi Setiabudi serta sejumlah anggota dewan lainnya di ruang rapat paripurna DPRD setempat.

Kepala Desa Wadas, Fahri Setiyanto mengatakan, pihaknya datang ke DPRD untuk beraudiensi bersama dewan dan pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) sebagai pemangku kebijakan dalam proses pengadaan tanah untuk proyek pembangunan Bendungan Bener.

“Perwakilan warga yang datang kesini hari ini adalah warga terdampak langsung, atau pemilik lahan. Kami ingin mencari solusi atas kondisi wadas saat ini, sebab sudah mulai ada keresahan atas konflik horizontal yang terjadi, warga mulai tidak nyaman beraktivitas, ada pemortalan dan tindakan intimidasi lainnya,” ucapnya.

Dijelaskan, konflik horizontal di Desa Wadas sendiri sebetulnya sudah terjadi sejak wacana proyek pembangunan bendungan muncul. Pemicunya yakni ada warga yang mendukung dan ada yang menolak pembangunan bendungan. Jika prosentase perbandingannya 50:50 antara warga yang menolak dan mendukung.

“Nah warga yang sudah menyerahkan KTP dan SPPT itu termasuk warga yang dinilai sudah mendukung dan saat ini menjadi pantauan warga penolak pembangunan bendungan,” jelasnya.

Menurutnya, sesuai tugas dan fungsi kepala desa yang tugasnya dilindungi oleh undang-undang harapannya segera ada kejelasan dan penyelesaian permasalahan yang ada. Pembangunan Bendungan merupakan proyek nasional atau program pemerintah pusat, menjadi aneh ketika permasalahan warga terdampak tidak ditanggapi oleh instansi terkait.

“Sekali lagi itu tujuan kami kesini, ingin audiensi dan berkoordinasi mencari solusi terbaik atas polemik dan permasalahan di Desa Wadas,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Dion Agasi Setiabudi menanggapi, dewan sebagai lembaga yang mewakili warga masyarakat tanpa terkecuali telah menerima masukan yang ditampung dan coba diselesaikan bersama, duduk bersama dengan pendekatan dialogis mencari titik temu antara warga yang setuju dan tidak setuju, terkait penambangan material di Desa Wadas untuk pembangunan Bendungan Bener.

“Mereka menanyakan kepastian, dan kami sudah mengkomunikasikan itu dengan menghadirkan BPN dan BBWSSO, setelah ada kepastian maka bisa segera dilaksanakan sosialisasi,” ucapnya.

Ditambahkan, terkait disampaikan sudah ada ancaman atau intimidasi di tengah masyarakat Wadas, karena itu masuk ranah penegakan hukum, maka dewan juga hanya mengkomunikasikan kepada aparat keamanan.

“Kalau intinya kami menjamin keamanan seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sekali lagi ini juga prinsipnya kami tidak mengundang, tetapi mereka yang datang dan kami harus menerima dan terbuka,” ucapnya.

Dion menegaskan, bukan kapasitas Dewan untuk mempertemukan antara penolak dan pendukung pembangunan bendungan. Hanya saja pendekatan dialogis harus ditempuh oleh pihak-pihak bersangkutan dan pemangku kewenangan.

“Pengadaan tanah dan pembangunan ini kan menjadi ranah BPN dan BBWSSO, kalau ada permasalahan kami bantu mengkomunikasikan, kalau sudah menjurus keamanan ya aparat. Dewan tidak ada kewenangan terkait pembebasan dan pembangunan,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan