Terkait Aplikasi Si Jaka, Berikut Konfirmasi dari Kejari Kabupaten Magelang

MUNGKID, SM Network – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Magelang berikan konfirmasi terkait bimtek sistem Informasi Jaga Kawal Dana Desa (SI JAKA) di Kabupaten Magelang, siang ini (18/8). Kepala Kejari Kabupaten Magelang, Edi Irsan Kurniawan, mengatakan bahwa pihaknya sama sekali tidak memiliki aplikasi pengawasan dana desa.

“Aplikasi tersebut adalah milik vendor atau pihak III. Untuk pembiayaan pelaksanaan Bimtek dan operasionalisasi Aplikasi SI JAKA DESA bukanlah untuk tujuan pembuatan aplikasi pengawasan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang,” jelasnya.

Perlu diketahui, sebelumnya pelaksanaan Bimtek SI JAKA Dana Desa sudah digelar sebanyak dua kali. Yakni pada tanggal tanggal 27 – 29 Juli 2020 dan tanggal 03 – 05 Agustus 2020, yang dibuka secara langsung oleh Bupati Magelang Zaenal Arifin.

Edi juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah sama sekali membuat program Aplikasi SI JAKA tersebut. Aplikasi yang terdiri dari E-Planning, E-Budgeting, E-Monitoring, serta Geospatial adalah milik vendor/pihak III. “Dan perlu kami tegaskan bahwa tidak ada keterkaitan antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dengan vendor/pihak III,” tegasnya.

Menurutnya, mulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan pelaksanaan termasuk penawaran aplikasi pihaknya tidak pernah ikut sama sekali dan tidak mengetahuinya. Hal ini termasuk dalam kesediaan para Kades untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan Bimtek tersebut. Serta operasionalisasi setelahnya termasuk manajemen pembiayaan dan keuangan.
“Hal tersebut sudah berada diluar tugas dan fungsi kami,” paparnya.

Sementara itu sebelum pelaksanaan kegiatan Bimtek tersebut, lanjutnya telah dilaksanakan Sosialisasi aplikasi yang dibuka oleh Bupati Magelang. “Kami diundang Pemkab untuk menjadi narasumber terkait hukum. Kami hanya menyampaikan informasi yang sifatnya normatif yang intinya pemakaian dana desa harus transparansi dan keterbukaan publik,” ungkapnya.

Saat itu, lanjut Edi, pihaknya menyarankan agar pembiayaan Bimtek haruslah memperhatikan prioritas dari alokasi anggaran yang tersedia. Serta pembiayaan haruslah bersumber dari pos yang benar sesuai dengan ketentuan per Undang undangan yang berlaku.

“Intinya, kami tidak pernah memengaruhi, melakukan pemaksaan kepada para aparat Kepala Desa untuk mengikuti kegiatan Bimtek tersebut,” pungkasnya.


Dian Nurlita/Ita

Tinggalkan Balasan