Tausiah Menyelamatkan Diri dan Orang Lain

MUI  (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah telah mengeluarkan tausiah tentang penyelenggaraan ibadah di masjid dalam situasi darurat Covid-19. MUI Jawa Tengah menegaskan agar umat Islam tidak menyelenggarakan shalat Jumat pada 27 Maret 2020 dan tidak menyelenggarakan shalat jamaah rawatib lima waktu di masjid dan mushalla.

Hal tersebut setelah mendengar, memperhatikan dan menimbang pendapat dan usulan peserta rapat Komisi Fatwa, Dewan Pengurus MUI Provinsi Jawa Tengah, Pengelola Masjid Besar di Semarang (Masjid Agung Jawa Tengah, Masjid Raya Baiturrahman dan Masjid Agung Semarang).

Tausiah ini sangat penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan sebaran virus Koron (Covid-19), dan sekaligus sebagai pegangan umat Islam dalam menjalankan ibadah. Pertimbangan utamanya adalah menjaga kesehatan umat Islam dan menjauhi madharat. Dengan tausiah  itu, para ulama telah berdiri sebagai panglima perang melawan Covid-19 dan umat Islam sebagai prajuritnya.

Merujuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19,  MUI Provinsi Jawa Tengah menegaskan :

1. Bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai Pandemik Global, maka perlu diambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan secara khusus agar tidak terjadi panularan lebih luas.

2. Bahwa Presiden telah menetapkan Indonesia darurat Covid-19 dan penyebarannya di Jawa Tengah telah terbukti mendekati Status Zona Merah.

3. Bahwa oleh karena masalah di atas, MUI Provinsi Jawa Tengah memandang perlu mengeluarkan tausiyah sebagai berikut:

  • Kepada pengelola masjid dan segenap umat Islam Jawa Tengah untuk tidak menyelenggarakan Shalat Jumat pada tanggal 27 Maret 2020 dan para jamaah menggantikannya dengan melaksanakan Shalat Dhuhur di kediaman masing-masing.
  • Pengelola masjid tidak menyelenggarakan jamaah shalat rawatib/jamaah shalat lima waktu.
  • Tidak menyelenggarakan kegiatan keagamaan yang melibatkan orang banyak baik di masjid atau di tempat lain.
  • Untuk pelaksanaan shalat jumat selanjutnya akan dikeluarkan tausiah berikutnya sesuai dengan    perkembangan situasi.

 4. Tausiyah ini ditujukan kepada seluruh masjid di Jawa Tengah. Demikian untuk menjadi perhatian dan mohon diindahkan.

Fatwa dikeluarkan Pada Tanggal 29 Rajab 1441 H,  24 Maret 2020 M. Mengetahui Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonensia, Ketua Umum  Dr. KH. Ahmad Darodji, M.Si.  Mewakili peserta Rapat,  Sekretaris. Dr. KH. Muhytddin, M.Ag , Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Tengah Drs. KH. Ahmad Hadlor Ichsan.

Berbeda Pendapat

Di antara para ulama ada yang berbeda pendapat soal apakah situasi sekarang sudah darurat apa belum, siapa yang menetapkan dan apa kriterianya? Soal konsep darurat dan bagaimana kriterianya, banyak ulama telah berpendapat. Kita bias diskusi panjang lebar mengenai hal ini. 

Sebagian ulama membagi maslahat menjadi tiga berdasarkan tingkatannya. Pertama, maslahat yang daruriyyat yakni menyangkut jiwa, agama, akal, keturunan dan harta (al-dharuriyyat al-khamsah).  Kedua, maslahah yang hajjiyyat yakni menyangkut kebutuhan sekunder.  Ketiga, maslahah yang  tahsiniyyat, menyangkut kebutuhan tersier  (kenyamanan). Menurut al-Ghazali, kemaslahatan harus berada pada level darurat. 

Secara umum, batas-batas dan ketentuan madarat (hudud wadhawabith al-madharrat) ada dua macam. Pertama, madharat yang mengancam jiwa atau menyebabkan kematian.  Kedua,  madharat yang menyebabkan kerusakan (misalnya sakitkepada orang banyak.

Berdasarkan hal di atas,  wabah Covid-19 sudah masuk dalam kriteria dharuriyyat karena minimal tiga hal.  Pertama, Covid-19 tidak kelihatan sehingga tidak menghadapinya. Kedua, Covid-19  mudah dan cepat menular. Jika terkena orang yang  imunitas tinggi, dia tidak sakit tapi ia membawa (carrier) virus dan menularkannya kemana-mana.

Jika terkena orang  yang imunitasnya rendah dan memiliki penyakit penyerta, sakitnya makin parah. Ketiga, Covid-19 menyebabkan kematian dengan tingkat fatalitas  (rate fatality) yang cukup tinggi, yaitu sembilan persen dalam konteks Indonesia.

Siapa yang berhak menentukan darurat?  Karena ini menyangkut kesehatan atau virus yang menyerang banyak orang,  maka penentunya adalah ulil amri (pemerintah), bukan ulama. Mengapa? Pertama, pemerintah yang paham dan mengerti soal virus, termasuk bahayanya.

Ulama  jelas tidak memiliki pengetahuan yang mendalam dalam hal ini. Kedua, virus menyerang public dalam dimensi yang luas dan mempengaruhi banyak tatanan, sedang ulama hanya di bidang keagamaan saja. 

Lalu di mana posisi ulama? Ulama berperan mendorong upaya menghilangkan Covid-19 melalui ikhtiar lahir dan batin, bersama-sama dengan pemerintah. Dengan demikian, ulama telah mengajak umat Islam untuk menyelamatkan diri dan juga menyelamatkan orang lain, sekaligus menjaga agar agama tetap tegak berdiri.


(Penulis adalah wartawan Suara Merdeka, Sekretaris MUI Jateng)

1 Komentar

  1. 334898 410418really good publish, i undoubtedly adore this internet site, carry on it 140764

Tinggalkan Balasan