Tanggapi Rencana Pengembangan UNS, Rektor IAINU Kritik Pemkab

KEBUMEN, SM Network – Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen Imam Satibi menanggapi rencana pengembangan Uiversitas Negeri Sebelas Maret (UNS) yang direspons pemkab Kebumen. Ia pun mengritik pemkab yang hendak membantu menyediakan tempat untuk lokasi kampus di eks RSUD Kebumen.

“Secara regulasi, perguruan tinggi bukan lagi menjadi domain kewenangan pemerintah daerah, melainkan pemerintah pusat,” kata Imam, Senin (7/9). Menurutnya, pemkab hanya memiliki kewenangan pendidikan dasar yakni SD dan SMP. Kecuali SD/SMP SLB yang menjadi kewenangan pemerintah propinsi dengan jenjang SLTA.

Kendati, lanjut Imam, dengan mendorong salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) itu tidak ada salahnya. Tapi perlu diingat, bahwa itu bukanlah kewenangan daerah. Jikapun pemkab Kebumen hendak mendorong layanan perguruan tinggi, seharusnya bersikap adil dan tidak memberikan hak-hak khusus pada perguruan tinggi tertentu.

Imam lantas menunjukkan UU Nomor 12 tahun 2012 telah mengatur secara rijit tentang penyelenggaraan pendidikan negeri maupun oleh badan hukum masyarakat. Dijelaskannya, Undang undang tersebut sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam tata kelola pendidikan tinggi.

“Selagi pemerintah daerah bisa berlaku adil nggak masalah. Jangan sampai di kemudian hari menuntut alumninya diperlakukan secara khusus dengan dalih negeri, seperti kembali kepada masa pemerintahan Orde Baru,” tandasnya.

Selain menuntut pemkab harus adil dalam hak penyelenggaraan pendidikan tinggi, UNS juga harus berani berkompetis secara terbuka, sama halnya perguruan tinggi swasta (PTS). Adapun masyarakat tidak boleh dibodohi dengan dalih pentingya pengembangan kawasan ekonomi dan hak-hak masyarakat.

“Jangan sampai, dengan dalih itu justru menciderai hak masyarakat dalam membantu mencerdaskan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi,” ucapnya.

Alangkah baiknya, tutur Imam, kalau pemkab di akhir masa jabatan lebih fokus capaian kinerja yang dimandatkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), di antaranya tentang mutu pendidikan dasar dan pengentasan kemiskinan.

Terkait capaian mutu pendidikan dasar, Imam menilai pemkab tidak fokus, sedangkan dalam pengentasan kemiskinan tidak terukur. Kini Kebumen pun belum beranjak dari catatan termiskin di Jawa Tengah. Berdasar data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, Kebumen memiliki angka kemiskinan tertinggi yakni 16,82 persen.

Kabupeten dengan penduduk sekitar 1,3 juta jiwa itu tercatat ada sekitar 201.000 rumah tangga atau sekitar 700.000 jiwa masuk dalam kategori warga miskin dengan penghasilan per bulan kurang dari Rp 363.000.

Tinggalkan Balasan