Tagih Janji Politik Jokowi, Usulan Mensos Harga Rokok Rp 100 Ribu Tidak Masuk Akal

TEMANGGUNG, SM Network – Petani tembakau di Kabupaten Temanggung yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menagih janji Presiden Joko Widodo, di mana semasa pilpres petani setia mendukung Jokowi. Bahkan, perolehan suara Jokowi di sentra-sentra pertembakauan di Temanggung rata-rata di atas 70 persen, malah ada yang 100 persen.

Namun saat ini justru petani tembakau seperti dikebiri dengan kenaikan cukai, impor, dan usulan tak masuk akal Mensos Juliari Batubara yang menginginkan harga rokok Rp 100 ribu per bungkus. Para petani menggelar ritual di dan memasang spanduk bernada kritis kepada Jokowi dan DPR.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah Kenaikan cukai tembakau yang telah ditetapkan oleh pemerintah dirasa memberatkan petani tembakau, sebab berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Hal ini diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 sehingga memukul perekonomian rakyat.

“Kami petani tembakau menagih janji Pak Jokowi yang setia mendukungnya pada masa pilpres di Temanggung menang di atas 70 persen bahkan ada yang mendekati 100 persen.

“Kami menagih janji Pak Jokowi, yang dulu saat pilpres petani tembakau menjadi pendukungnya di mana di Temanggung kemenangan Jokowi 70 persen bahkan lebih. Pertama kenaikan cukai dan harga jual eceran rokok ini sangat memberatkan karena dampaknya sekarang permintaan tembakau rakyat berkurang bahkan harga jatuh. Kedua usulan kenaikan harga kenaikan cukai yang Rp100 ribu itu jelas di luar batas kewajaran karena kemampuan dari konsumen untuk membeli rokok itu pasti ada harga psikologis sesuai pendapatan,”katanya, kemarin.

Jokowi juga didesak untuk mengatur impor yang menyebabkan tembakau petani Indonesia tidak terserap maskimal oleh industri rokok. Selain itu, soal PP 109 yang mengatur regulasi tataniaga pertembakuan dan penggunaannya karena sangat merugikan petani dan pelaku industri pertembakauan.

“Membanjirnya impor tembakau dari luar negeri ini mematikan produski tembakau rakyat. Kalau ini tidak segera diatur saya khawatir akan punah tembakau di Indonesia. Lalu revisi PP 109, tolong tidak usah dilaksanakan karena aturan yang sudah ada ini saya sudah cukup karena antara kesehatan dan petani sudah tidak ada benturan,”tegasnya.


Raditia Yoni Ariya/K41

Tinggalkan Balasan