Tagih Janji Jokowi Buruh Tolak Omnibus Law

TEMANGGUNG, SM Network – Massa buruh yang tergabung dalam Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, dan Pertanian (F Hukatan) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kabupaten Temanggung menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Temanggung. Mereka menagih janji Presiden Jokowi beserta jajaran pemerintahannya yang semula berjanji akan menunda pembahasan omnibus lawa dan medengarkan suara rakyat.

Pada aksi massa yang digelar sore hari tersebut massa datang dari berbagai wilayah terutama dari titik kumpul kawasan industri Pringsurat dan Kranggan. Setelah itu mereka long march menuju Kantor DPRD Temanggung guna meminta anggota dewan mendesak pemerintah untuk bijak dalam membuat keputusan. Dalam askinya mereka menggelar poster dan melakukan orasi secara bergantian menggunakan pengeras suara untuk menumpahkan segala tuntutan terkait RUU Cipta Kerja Omnibus Law.

“Sejak awal pembuatan draft RUU Cipta Kerja Omnibus Law serikat pekerja di Indonesia sudah melakukan penolakan, sebab ada pasal yang mendegradasi hak-hak buruh. Namun pembahasan RUU yang sempat ditunda oleh Presiden Jokowi ini justru diam-diam draftnya telah masuk dalam Baleg DPR RI. Pada awal puasa Presiden Jokowi berjanji akan menunda pembahasan omnibus law, kami menagih janjinya, kalau pun mau dibahasa silakan saja tapi keluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja,”katanya Kamis (13/8) petang.

Menurut para buruh aturan pada RUU Cipta Kerja sangat merugikan kaum pekerja sebab jika diberlakukan pemilik modal atau pihak perusahaan bisa berlaku semena-mena terhadap para pekerjanya. Seperti bisa memberhentikan pekerja setiap saat tanpa pesangon, jadi jika kira-kita bos tidak suka pekerja bisa langsung di depak sesuka hati tanpa manusiawi. Bahkan realitanya saja saat ini banyak perusahaan hanya mau untung sendiri tidak memperhatikan hak-hak karyawannya seperti tidak diikutsertakan dalam BPJAMSOSTEK, tapi di satu sisi perusahaan banyak menuntut kerja profesional pada pekerjanya.

Dalam tuntutannya kaum buruh juga menuntut pembahasan klaster ketenagakerjaan tidak lebih rendah dari UU 13/2003. Pada tingkat lokal buruh mendesak DPRD untuk menekan Pemkab Temanggung agar melindungi hak hak normatif, dan mendesak pemerintah agar menindak tegas perusahaan yang memberikan hak buruhnya di bawah normatif.

“Ada lebih dari 40 perusahaan skala atas di Temanggung tapi hanya ada satu perusahaan saja yang melaksanakan UU Nomor 13 Tahun 2003 tengang ketenagakerjaan yang lain zonk semua. Paling hanya 50-60 persen atau paling mentok 70 persen hak buruh yang diberikan oleh pengusaha. Kami berharap ada tindakan tegas dari pemerintah kalau ada pengusaha nakal tidak memberikan kewajibannya,”katanya.

Ketua DPRD Temanggung Yunianto yang menemui para demonstran bersama Wakil Ketua DPRD Tunggul Purnomo, Muhammad Amin dan lain-lain, kemudian meminta 10 orang perwakilan buruh melakukan audiensi di ruang Sindoro-Sumbing. Audiensi berlangsung alot hingga jelang malam.

“Pada dasarnya kami mendukung apa yang diperjuangkan panjenengan semua (buruh), kami mengapresiasi perjuangan untuk nasib buruh saat ini dan masa yang akan datang. Namun untuk kaitannya persoalan yang keputusannya ada di pemerintah pusat kita akan sampaikan ke atas,”katanya.


Raditia Yoni Ariya/K41

Tinggalkan Balasan