Soal Perseteruan Pemkot-Akademi TNI, Sempat Terjalin Kesepakatan Saling Menghibahkan

MAGELANG, SM Network – Pemkot Magelang membenarkan Sertifikat Hak Pakai No.9/1981 pada tanggal 23 September 1981, a.n. DEPHANKAM RI Cq. Mako AKABRI di Magelang sebagai pemegang hak. Namun, perlu diluruskan bahwa, kurang tepat jika dikatakan dalam perintah menggunakan kantor AKABRI sebagai kantor Walikota Magelang tidak ada berita acara yang melibatkan AKABRI selaku pemilik tanah yang sah.

“Benar apa yang disampaikan Danjen Akademi TNI Letnan Jenderal TNI (Mar) Bambang Suswantono terkait sertifikat itu. Namun, kurang tepat kalau tidak ada berita acara saat perintah tersebut, karena sudah ada Piagam Serah Terima Bangunan No: BA-D/047/I/1985/Setyek, tanggal 14 Januari 1985,” ujar Sekda Kota Magelang, Joko Budiyono dalam keterangan persnya, Senin (6/7).

Joko menjelaskan, dokumen tersebut adalah kelengkapan dokumen serah terima antara Panglima ABRI dalam hal ini diwakili Mayjend Dading Kalbuadi Aslog Kasum ABRI, kepada Gubernur KDH Tk I Jawa Tengah atas nama Ismail, yang dalam hal ini mewakili Menteri Dalam Negeri.

“Piagam Serah Terima Bangunan ini juga terlaporkan dalam Surat Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Tengah kepada Menteri Dalam Negeri Nomor: 011/03427 tanggal 4 Februari 1985,” katanya.

Dia juga meluruskan pernyataan yang menyebutkan tahun 2011 Pemkot Magelang mendapat atensi BPK RI, karena membangun dan menempati perkantoran di atas milik instasi lain, sehingga mendasari Pemkot Magelang mengajukan surat permohonan hibah kepada Menkeu RI Nomor 028/1323/132 tanggal 14 Nopember 2012. Menurut Joko, pada tahun tersebut tidak ada atensi ataupun Laporan Hasil Temuan Pemeriksaan oleh BPK RI tentang pembangunan dan penempatan perkantoran di atas milik instasi lain, dalam hal ini Mako Akademi TNI.

“Permohonan hibah kepada Menkeu RI itu karena untuk menindak lanjuti penyelesaian administrasi pertanahan atas aset hasil serah terima pada tahun 1985, namun belum balik nama atas nama Pemerintah Kota Magelang dan masih atas nama Dephankam Cq Mako AKABRI,” jelasnya.

Hal ini, katanya, dilakukan karena setelah berkonsultasi terkait masalah tersebut ke Ditjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri pada 1 Mei 2012, kemudian ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan Kanwil DJKN Semarang, menyatakan bahwa administasi aset yang akan diselesaikan pada Tahun 2012, maka perlu diselesaikan dengan ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara di tahun tersebut.

“Dari hasil konsultasi itu, maka alternatif yang bisa ditempuh adalah dengan cara hibah, sehingga proses diawali dengan menyampaikan Permohonan Hibah kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara,” tuturnya.

Dia mengutarakan, sebelum surat Permohonan Hibah Ke Menteri keuangan dan sebelum konsultasi dengan Kementerian terkait tersebut, Walikota Magelang juga telah menyampaikan Surat kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 590/537/132 tanggal 27 April 2012, perihal Permohonan Fasilitasi Balik Nama Sertifikat Tanah dan Bangunan Komplek Kantor Pemerintah Kota Magelang, dengan tembusan Menteri Pertahanan RI, Menteri Keuangan RI, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat TNI dan Dirjend PUM Kemendagri.

“Tdak benar bahwa, permohonan Hibah oleh Wali Kota Magelang kepada Menkeu sesuai surat No. 028/1323/132 tanggal 14 Nopember 2012, telah ditolak Menkeu. Dalam Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Kemkeu No.S-152/KN.5/2013 tanggal 1 Februari 2013 tidak dinyatakan permohonan ditolak, namun dinyatakan bahwa, berkas permohonan dikembalikan guna dilakukan pembahasan dan pengajuan kembali melalui Kementerian Pertahanan selaku Pengguna Barang,” terangnya.

Sementara itu, Wali Kota Magelang, Sigit Widyonindito mengaku selalu kooperatif terkait pembahasan aset Kantor Walikota Magelang selama ini. Dalam komunikasi selama 4 tahun terakhir, ia bahkan mengaku selalu memikirkan untuk bisa mendapatkan solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

“Kita sama-sama instansi negara. Cari solusi terbaik karena bangsa Indonesia sedang diuji untuk memerangi Covid-19. Rakyat sehat dulu, ekonomi bergerak, dan kami tahun ini juga melaksanakan pilkada. Bagaimana caranya agar suasananya tetap sejuk, kondusif, sehingga demokrasi berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Sigit menyebutkan, sejauh ini komunikasi yang digelar dengan Kemendagri tidak sepenuhnya tanpa hasil. Saat Sekretaris Jenderal (Sekjend) Kemendagri dijabat oleh Hadi Prabowo, bahkan telah terjalin kesepakatan untuk saling menghibahkan. Pemkot Magelang menghibahkan lahan kepada Akademi TNI, begitu sebaliknya.

“Saling menghibahkan, bukan ruslah, sudah ada kesepakatan bersama penentuan lokasi dan luas lahan pengganti aset tanah tersebut. Istilahnya saling menghibahkan. Saat itu rapat dipimpin Pak Sekjen Kemendagri waktu itu Pak Hadi Prabowo, ada notulensi dan ditandangani,” imbuhnya.


Asef Amani

Tinggalkan Balasan