Sistem PPDB Akan Dievaluasi

SM Network – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Jumeri menyatakan, sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) akan dievaluasi secara menyeluruh untuk perbaikan ke depan. ”Berbagai hal terutama kekurangan akan dibenahi. Selebihnya yang terlihat baik dan bisa diberlakukan, akan dipertahankan,” kata dia. Menurutnya, evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program penerimaan peserta didik baru. Evaluasi segera digelar setelah pelaksanaan PPDB.

Sebelumnya, muncul beberapa persoalan dalam PPDB SMA/SMK sederajat Tahun Ajaran 2020/2021 di Jawa Tengah pada 17-20 Juni. Menurut pengamat pendidikan Jawa Tengah Dr Muhdi SH MHum. persoalan muncul karena beberapa masyarakat belum mematuhi regulasi. Dia berharap, apa yang terjadi dalam PPDB tahun ini menjadi evaluasi ke depan.

”Pertama, yang namanya PPDB atau seleksi apa pun, akan ada selisih antara jumlah peminat dan kuota yang disediakan. Jika selisih itu cukup besar, akan terjadi pro dan kontra. Sebab, baik pemerintah maupun masyarakat semuanya menggunakan persepektif masing-masing,” kata Muhdi di sela-sela kegiatan di Universitas PGRI Semarang. Dia juga menyebutkan, setiap periode pemerintahan, kebijakan di dunia pendidikan tentu ada perubahan dari waktu ke waktu.

Dia mencontohkan, Presiden Joko Widodo ingin menghilangkan favoritisme sekolah dengan sistem zonasi dan menggunakan teknologi dalam jaringan (daring) karena pandemi. ”Saat ini, idenya melakukan standardisasi. Namun masyarakat belum mempunyai persepektif sama, terutama mereka yang memiliki kepentingan. Kalau anaknya pintar, mereka ingin lebih banyak jalur prestasi dan nilai akademik. Bagi yang putranya kurang mampu dalam pelajaran, menginginkan cara lain,” ungkap Muhdi.

Begitu juga yang rumahnya dekat sekolah, Muhdi menyebut mereka mengaku cocok dengan sistem zonasi. Adapun yang rumahnya jauh dari sekolah, merasa dirugikan karena sistem ini. Aturan yang ada disebut tidak bisa memuaskan semuanya. ”Mari kita mematuhi regulasi di kondisi seperti ini, bagi yang tidak tertampung di sekolah negeri. Apalagi jumlah sekolah negeri terbatas. Tampaknya, pemerintah perlu memberikan sekolah swasta dengan fasilitas yang cukup sehingga tidak semua harus ke sekolah negeri,” ujar Muhdi. ”Kita tentu ingin anak-anak sekolah minimal sampai SMA. Namun ada kriteria yang dipakai untuk memberikan keadilan ke semuanya. Aturan itu juga tidak mesti menguntungkan semua orang,” tandas Muhdi.


SM Network

6 Komentar

  1. Like!! Thank you for publishing this awesome article.

  2. I am regular visitor, how are you everybody? This article posted at this web site is in fact pleasant.

  3. 938558 832919superb post. Neer knew this, appreciate it for letting me know. 169619

Tinggalkan Balasan