SiLPA Masih Tinggi, DPRD Kritisi Kinerja Eksekutif

WONOSOBO, SM Network – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran (TA) 2019 Kabupaten Wonosobo sebesar Rp 148,13 milyar mendapat kritikan pedas dari legislatif. DPRD Menilai, tingginya Silpa sebagai indikaor kinerja eksekutif belum maksimal.
“Besarnya Silpa yang mencapai Rp 148,13 Milyar, sebagai produk dari perencanaan pembangunan yang kurang matang. Hal itu juga disertai lemahnya koordinasi antar instansi yang berimplikasi pada penyelesaian kegiatan yang kurang maksimal,” Ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD Wonosobo, Anto dalam penyampaian pandangan umum fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Wonosobo TA 2019 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Wonosobo, Rabu (10/6).

Fraksi Golkar berpendapat, dalam sistem anggaran berbasis kinerja, semakin besar Silpa cenderung kinerja keuangan pemerintah semakin kurang baik. Secara operasional, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo dinilai belum berhasil melakukan efisiensi anggaran.
Tidak hanya Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan juga menilai kinerja eksekutif belum maksimal. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Wonosobo, Lukman Latif mengatakan, meski Silpa TA 2019 lebih kecil dibanding dengan Silpa TA 2018 sebesar Rp. 255,34 milyar, namun hal itu masih belum berbanding lurus dengan capaian-capaian program dimana masyarakat belum merasakan manfaat dari hasil pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda).

Lukman Latif mengatakan, hal tersebut terlihat dari belum signifikannya penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran yang ada di Kabupaten Wonosobo.

“Untuk itu kami mendorong pemerintah untuk terus mengevaluasi program-program yang sifatnya hanya rutinitas tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk dikurangi karena akan menambah beban pembiayaan daerah,” tandasnya.

Meski demikian, pihaknya tetap memberikan apresiasi atas kerja keras Pemda dalam upaya meningkatkan Anggaran Pendapatan Daerah (APD) dimana setelah perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1,976 trilyun hanya dapat di realisasikan sebesar Rp. 1,958 trilyun atau 99,08 %, hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menunjukkan bahwa kenaikan PAD sebagai indikator penting kemandirian fiskal.


Adhib Annas M

Tinggalkan Balasan