Selama PPKM, DPRD Kota Magelang Tak Terima Kungker

MAGELANG, SM Network – Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), 11-25 Januari 2021, DPRD Kota Magelang tidak menerima kunjungan kerja (kungker) dari daerah lain. Begitu pula sebaliknya, para wakil rakyat tidak melakukan kungker ke luar daerah.

Sekretaris DPRD Kota Magelang, Indah Dwi A mengatakan, kalau biasanya bulan Januari sudah ada agenda kungker ke luar daerah atau menerima tamu, kali ini tidak. Hal ini mengingat Kota Magelang masuk dalam PPKM bersama sejumlah daerah di Jawa Tengah.

“Sebenarnya di pertengahan bulan ini kita ada tamu kungker dari daerah lain. Surat sudah masuk sebelum keluar SE Gubernur Jawa Tengah terkait PPKM. Namun, akhirnya dibatalkan karena adanya SE tersebut,” ujarnya di kantornya. Dia menuturkan, karena tidak ada jadwal kungker itu, maka segenap anggota dewan dapat fokus mengikuti program musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan yang diadakan Pemkot Magelang. Musrenbang tingkat kelurahan dimulai Senin (18/1) sampai Kamis (28/1).

“Sudah kita susun jadwalnya untuk 17 anggota dewan. Jadwal pertama hari ini di Kelurahan Kemirirejo dengan menghadirkan Titiek Utami sebagai narasumber. Karena hanya 17 kelurahan, maka tidak semua anggota sebanyak 25 bisa masuk jadwal,” katanya.

Di masing-masing kelurahan, katanya, hanya menghadirkan satu anggota DPRD yang menjadi narasumber. Karena sebagai narasumber, maka mereka memaparkan tugasnya sebagai anggota dewan di hadapan peserta Musrenbang sekaligus menyerap apa yang menjadi usulan masyarakat.

“Tidak seperti biasanya, Musrenbang kali ini dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Anggota cukup dari kantor dan menyampaikan pokok materinya kepada peserta Musrenbang melalui aplikasi itu,” jelasnya.

Indah menambahkan, setelah Musrenbang tingkat kelurahan selesai akan dilanjut Musrenbang tingkat kecamatan. Menurut rencana tingkat kecamatan akan dilakukan pada bulan Februari mendatang.

“Untuk tingkat kecamatan nanti rencana yang menjadi narasumber dari unsur pimpinan, yakni Ketua dan Wakil Ketua DPRD. Karena itu, di Musrenbang tingkat kelurahan ini tidak kami masukan pimpinan menjadi narasumber,” ungkapnya.

Tinggalkan Balasan