Satpol PP Tertibkan Warga Tak Patuh Protokol Kesehatan

MAGELANG, SM Network – Satpol PP Kota Magelang menertibkan warga yang tidak patuh pada protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19). Ini terlihat saat petugas menggelar operasi di beberapa titik strategis di Kota Magelang.

“Warga yang tidak pakai masker, langsung kami tegur dan wajib pakai atau beli masker saat itu juga. Ini demi pencegahan penyebaran virus corona terutama di pusat keramaian,” ujar Kepala Satpol PP Kota Magelang, Singgih Indri Pranggana di sela-sela kegiatan.

Dia menjelaskan, penertiban ini sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) Kota Magelang nomor 30 tahun 2020. Fokus operasi di pusat keramaian, yakni pasar, pertokoan, dan kawasan alun-alun Kota Magelang. Selanjutnya juga akan digelar di tempat wisata.

“Setiap hari kami patroli. Selain patroli ketertiban seperti biasa, sekarang tambah patroli protokol kesehatan. Penekanannya pada penggunaan masker warga,” katanya.

Dia menyebutkan, pada operasi yang dilakukan Senin (24/8) di pasar Rejowinangun, para pedagang sudah patuh memakai masker. Hanya beberapa pengunjung saja yang ditegur petugas dan harus beli masker.

“Kami apresiasi pedagang Pasar Rejowinangun sudah bagus, tertib pakai masker semua. Pengunjung hanya beberapa yang kami tegur. Menurut kami yang berpotensi banyak pelanggaran di Pasar Gotong Royong,” tuturnya.

Menurut Singgih, dalam Perwal memang tidak menyebutkan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan. Pelanggar hanya dikenakan sanksi administratif, dan jika berturut-turut kedapatan melanggar petugas akan menyita KTP pelanggar.

“Sementara di Perwal ketentuannya bagi pelanggar harus beli masker, atau disuruh pulang. Kami juga diperbolehkan memberikan sanksi sosial, misal push up, tujuannya bukan hukuman tapi edukasi dan memberi efek jera,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Magelang, Joko Budiyono mengemukakan, sejauh ini lebih memberikan sanksi administratif ataupun sanksi sosial bagi warga yang kedapatan tidak patuh pada protokol kesehatan. Pihaknya bekerjasama dengan Polri dan TNI dalam penertiban ini.

“Untuk sanksi denda tidak ya, yang namanya narik pungutan dari masyarakat itu harus melalui persetujuan DPRD. Kami lebih ke sanksi soial, push up, bersih-bersih dan lainnya,” paparnya.

Secara umum, imbuh Joko, Perwal nomor 30 tahun 2020 yang telah disahkan ini mengatur kegiatan warga harus sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Tidak hanya penggunakan masker, semua kegiatan masyarakat yang melibatkan orang banyak wajib dilaporkan mulai dari gugus tugas. Seperti pengajian, pesta pernikahan, khitanan. Izin ini supaya masyarakat menggunakan protokol kesehatan,” ungkapnya.


Asef Amani

Tinggalkan Balasan