Rp 30 Juta per RT Siap Dilaksanakan Tahun 2021

MAGELANG, SM Network – Tim transisi bentukan Wali Kota Magelang terpilih, dr HM Nur Aziz menyebutkan program unggulan Rp 30 juta per RT per tahun akan dimasukkan dalam anggaran perubahan tahun 2021. Untuk itu, persiapan regulasi dan mekanismenya disiapkan sesegera mungkin.

Hal itu diungkapkan Ketua Tim Transisi, Eny Boedi Oerbawati saat dihubungi, Kamis (25/2). Untuk mematangkan hal itu, pihaknya pun akan melakukan pertemuan dengan anggota tim transisi, dewan koalisi, dan Wali Kota Magelang.

“Setelah pelantikan nanti, kita akan bertemua, salah satunya guna mematangkan strategi merealisasikan program unggulan tersebut,” ujarnya.

Akademisi dari Universitas Tidar (Untidar) itu menuturkan, program Rp 30 juta per RT per tahun itu tetap menjadi prioritas di 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang terpilih. Termasuk program-program lainnya yang masih terus disinkronkan tim transisi.

“Kita tim transisi masih membahas seputar itu, termasuk penerjemahan visi, misi, dan janji kampanye bersama dengan Bappeda Kota Magelang. Program untuk RT itu ada nanti di anggaran perubahan, tapi penyiapan regulasi dan lainnya dimulai segera,” katanya.

Eny menyebutkan, ada mekanisme yang harus diikuti dalam merealiasikan program untuk RT tersebut. Yang perlu dipahami oleh masyarakat, program itu bukan dalam bentuk uang tunai, melainkan program-program yang diawali dengan penyusunan proposal.

“Yang tahun 2021 ini beda mekanismenya, karena beda dasar hukumnya, yakni memakai tipe swakelola. Tipe swakelola ini berdasarkan Perpres Np 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ),” jelasnya.

Berdasarkan Perpres itu, imbuh Eny, Swakelola PBJ adalah kegiatan pengadaan barang/jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/PD sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Berdasarkan Perpres 16/2018 ini, sebutnya, ada 4 tipe swakelola, yakni tipe 1 direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran. Tipe 2 direncanakan dan diawasi K/L penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh K/L/PD pelaksana swakelola.

“Tipe 3 direncanakan dan diawasi K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan. Lalu tipe 4 direncanakan sendiri oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi kelompok masyarakat,” paparnya.

Wali Kota Magelang terpilih, dr HM Nur Aziz mengutarakan, pihaknya komitmen akan menjalankan program yang sudah menjadi janji politiknya saat kampanye dulu itu. Salah satunya Rp 30 juta per RT per tahun, yang di tahun 2021 ini akan disiapkan regulasi dan mekanismenya sekaligus pelaksanaan programnya.

“Tapi perlu diingat, program ini bukan dalam bentuk uang cash. Tapi, dalam bentuk program di masing-masing RT yang diwujudkan dalam proposal,” tuturnya.

Tinggalkan Balasan