Rekrutmen Calon Kepala Daerah Perlu Libatkan Anggota Partai

YOGYAKARTA, SM Network – Rekruitmen kandidat kepala daerah sebaiknya melibatkan anggota partai. Langkah ini dibutuhkan untuk memperkuat ikatan anggota dengan partai politik.

“Perlu segera dilakukan demokratisasi rekrutmen politik terhadap kepala daerah. Proses rekrutmennya harus berhenti di level lokal, struktur di atas sebatas jika melakukan supervisi atau veto atas kondisi tertentu,” kata staf pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM, Sigit Pamungkas, Senin (3/8).

Pernyataan yang ia sampaikan itu merupakan rangkaian hasil penelitian terhadap 9 partai politik di DIY yang lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2009 silam yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP. Menurut Sigit, rekrutmen kandidat sejauh ini adalah milik birokrasi partai. Anggota parpol yang sering disebut sebagai pemilik kedaulatan partai sekedar menjadi penonton.

Dia juga sependapat bahwa buruknya kepemimpinan kepala daerah, sebagian disumbang buruknya model rekrutmen yang dimiliki parpol. Outputnya dapat dilihat dari data 17 gubernur yang berstatus tersangka, dan 155 bupati/walikota sedang menjalani proses hukum. Ditambah lagi maraknya pencalonan dari anak atau istri kepala daerah.

“Ini menyiratkan buruknya kemampuan model rekrutmen kepala daerah oleh parpol untuk melahirkan sosok terbaik. Parpol gagal melakukan kaderisasi,” tegasnya.

Kegagalan itu dilihatnya dari langkah parpol yang terang-terangan mencalonkan kandidat dari parpol lain. Kondisi itu menggambarkan partai tidak memiliki stok orang yang cukup atau individu yang siap. Bahkan, partai sendiri tidak bersedia mempromosikan orang-orang yang dimilikinya karena alasan tertentu.

Sekretaris Umum DPW PKB DIY Umar Masdar mengakui adanya kendala untuk mengelola partai secara ideal. Dia mencontohkan kendala yang ditemui di tubuh partainya antara lain persoalan minimnya SDM yang andal, serta pendanaan yang kurang memadai.


Amelia Hapsari

Tinggalkan Balasan