Regrouping Sekolah Mendesak Dilakukan, Banyak Sekolah Minim Kuota

PURWOREJO, SM Network – Banyaknya sekolah dasar yang memiliki murid kurang dari kuota ideal menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah daerah. Pilihan untuk menutup sekolah atau regrouping menjadi opsi yang dinilai dapat menyelesaikan persoalan tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Purworejo, Sukmo Widi Harwanto, mengungkapkan, banyaknya jumlah sekolah dasar yang kekurangan siswa ini berefek pada tidak efektifnya kegiatan belajar dan mengajar di sekolah.

“Sekolah yang memiliki siswa kurang dari 60 harus diregrouping, jika tidak, dana BOS dihentikan,” katanya, usai mengikuti audiensi bersama warga Desa Plipir, Kecamatan Purworejo, yang memprotes regrouping SDN Plipir, difasilitasi DPRD setempat, Rabu (5/2).

Hadir dalam acara tersebut, sejumlah masyarakat Desa Plipir yang merasa keberatan dengan kebijakan regrouping sekolah, jajaran Dindikpora Purworejo, Camat Purworejo, Kepolisian, serta perwakilan DPRD, selaku fasilitator audiensi.

Sukmo menyebutkan, ketentuan itu diatur dalam Surat Edaran Dirjend Dikdasmen No. 0993/D/PR/2019 tentang Kwalitas Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah, Permendikbud No. 36 Tahun 2014, dan Perbub No. 37 Tahun 2009.

“Di Kabupaten Purworejo, ada 31 SD yang memiliki jumlah murid dibawah 60. Sementara untuk SD yang muridnya dibawah 100 ada 140 SD, sehingga regrouping sekolah mendesak dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan,” ujarnya.

Dikatakan, pada tahun 2019, Dindikpora Kabupaten Purworejo telah meregroup 14 SD menjadi 7 SD. Sementara pada tahun 2020, pihaknya akan kembali meregrouping 20 sampai dengan 30 SD, supaya jumlah ideal SD dapat segera tercapai.

“Saat ini masih lebih dari 500 SD, baik negeri dan swasta. Padahal jumlah SD yang ideal adalah 340, jika dibandingkan dengan jumlah siswa maupun calon siswa, jumlah guru, serta kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pendidikan dasar,” tandasnya.

Regrouping sekolah, lanjut Sukmo, juga diharapkan dapat mengatasi kekurangan guru yang saat ini tengah terjadi hampir di semua sekolah. Pasalnya, dari data yang dimiliki Dindikpora Purworejo, satu SD hanya memiliki 3 guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

“Idealnya satu sekolah memiliki 10 guru PNS. Saat ini, di SD sangat kekurangan guru. Untuk Kabupaten Purworejo masih kekurangan sekitar 1.700 guru, dan di tahun 2023-2025, pengangkatan guru Inpres bakal habis karena memasuki masa pensiun,” ungkap Sukmo.

Kendati demikian, Sukmo berjanji akan melakukan regrouping secara bertahap, dengan memperhatikan peraturan yang ada, salah satu faktornya yaitu siswa kurang dari 120 siswa, serta memperhatikan jarak tempuh dan letak geografis antara sekolah satu dengan sekolah lain.

Terkait dengan regrouping SDN Plipir yang mendapat protes, Sukmo, meminta masyarakat untuk dapat memaklumi, mengingat ketentuan regrouping sekolah tidak dapat lagi ditawar. Apabila tidak dilakukan, justru akan berdampak negatif pada siswa dan guru. Dallam audiensi kemarin, sejumlah masyarakat Desa Plipir Kecamatan Purworejo, mengaku telah menerima keputusan dari pemerintah daerah untuk meregrouping SDN Plipir. Namun, masyarakat menyesalkan proses regrouping yang dinilai minim sosialisasi.

“Kami sudah menerima kebijakan pemerintah menutup SDN Plipir, karena memang tidak ada solusi lain, hanya masyarakat menyesalkan, penerapan kebijakan ini kurang melibatkan masyrakat untuk bermusyawarah terlebih dahulu,” kata Kepala Desa Plipir, Ashuri.

Menanggapi persoalan ini, wakil pimpinan DPRD Purworejo, Yophy Prabowo, didampingi sejumlah anggota DPRD lain mengintruksikan kepada Dindikpora untuk lebih komunikatif dengan masyarakat. Komunikasi dan pendekatan sosial dinilai penting dilakukan sebelum menerapkan kebijakan.

“Kami berharap kepada Dindikpora untuk melibatkan masyarakat dalam menerapkan kebijakan. Terkait dengan regrouping sekolah ini, juga dipastikan ada pendekatan sosial kepada masyarakat dan pendekatan psikologis kepada murid,” katanya.


Heru Prayogo

Tinggalkan Balasan