SLEMAN, SM Network – Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Sleman Timur akan segera dibahas di tingkat pansus. Saat ini, draf masih disusun oleh pemkab setelah dilakukan beberapa kali perbaikan.

“Jika sudah oke, draf secepatnya akan dilempar ke pansus,” ungkap Kabid Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sleman Dona Saputra Ginting kepada Suara Merdeka, Kamis (12/3).

Penyusunan draf RDTR Sleman Timur sudah dilakukan sejak tahun 2018. Selanjutnya pada Desember 2019 dilakukan kroscek prioritas nasional dengan melibatkan semua instansi terkait hingga tingkat pusat. Ketika itu, paparan seluruh kebijakan disampaikan oleh Wakil Bupati kemudian oleh pusat diberi masukan.

Dilanjutkan proses perbaikan draf di awal tahun 2020 lalu diusulkan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dan diterima untuk dibentuk pansus. Lebih lanjut Dona menjelaskan, di dalam draf tersebut terdapat sejumlah revisi termasuk hal yang berkaitan zona aneka industri, dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Zona aneka industri untuk wilayah Sleman timur diarahkan ke Kecamatan Kalasan, dan Berbah. Terutama, pada sisi bagian utara Selokan Mataram dengan pertimbangan agar tidak mengganggu fungsi irigasi. Sedangkan dari sudut pandang Kecamatan Berbah, dipilih lokasi yang berdekatan dengan akses entry exit tol Yogyakarta-Solo supaya memudahkan distribusi barang.

“RDTR Sleman Timur mencakup empat kecamatan yakni Berbah, Ngemplak, Kalasan, dan Prambanan. Sesuai draf, rencana penataan LP2B menyebar di semua wilayah sesuai ketersediaan lahan, sedangkan zona aneka industri diplot di Kalasan dan Berbah,” terangnya.

Kecamatan Ngemplak tidak ditata untuk pengembangan industri, karena merupakan daerah resapan air. Disamping itu, beberapa desa di Ngemplak juga cenderung berkembang ke sektor jasa. Adapun Kecamatan Prambanan lebih diarahkan untuk mendukung sektor pariwisata.Diungkapkan Dona, banyak investor yang ingin masuk ke Sleman.

Karenanya, zona industri perlu secepatnya diatur. Terlebih di Sleman timur terdapat beberapa kawasan strategis nasional maupun provinsi ditambah dengan adanya infrastruktur tol. Semuanya telah dicermati di dalam draf RDTR.

Dalam pengembangan zona industri, lanjut dia, Kabupaten Sleman diarahkan untuk industri non-polutan atau tidak menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Mengingat, Sleman daerah kawasan penyangga resapan air untuk kabupaten/kota lain di DIY.

“Dimaksudkan agar tidak mencemari sumber air,” tukasnya. Berkaitan dukungan infrastruktur, Pemkab Sleman menyediakan area yang masih sebatas bersifat zona, belum mengarah ke kawasan.

Di dalam konsep zona, seluruh sarana seperti pengolahan limbah dan kebutuhan listrik disediakan sendiri oleh pihak investor. Berbeda dengan konsep kawasan industri dimana semua sarana prasarana disokong oleh pemerintah.


Amelia Hapsari

1 KOMENTAR