Ratusan Demonstran Tolak RUU Omnibus Law

TEMANGGUNG, SM Network – Aksi demonstrasi dilakukan ratusan orang di Temanggung yang mengatasnamakan diri Aliansi Rakyat Tolak Omnibus Law. Masa yang terdiri atas mahasiswa dan buruh menyatakan penolakan terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja, karena dianggap merugikan kaum buruh.

Mereka menyuarakan saat ini saja jangankan mencapai kesejahteraan untuk hidup layak saja kaum buruh jauh dari harapan. Gerakan massa ini melakukan long march dari titik nol kilometer Temanggung di Tugu Pancasila menuju gedung DPRD.

Di depan gedung wakil rakyat mereka melakukan orasi dan menggelar sejumlah poster bernada penolakan RUU Omnibus Law. Tak hanya itu, untuk menggambarkan ketidakberdayaan kaum buruh mereka juga menggelar aksi teatrikal.

“RUU Omnibus Law Cipta Kerja bukanlh cipta kerja, tetapi cipta sengsara, sebab merugikan tenaga kerja. Buruh semakin terpuruk dan terancam masa depannya. Kami berjuang untuk menolak RUU Omnibus Law, sebab akan merugikan keberlangsungan untuk peningkatakan kesejahteraan buruh,”ujar Koordinator Aksi bernama Yudha, Senin (9/3).

Menurut dia, ada sejumla poin yang merugikan buruh, antara lain, tidak ada kepastian nilai pesangon buruh yang terkena PHK, hilangnya upah minimum kabupaten/kota, penggunaan tenaga kontrak yang masif, karyawan kontrak pada berbagai lini, hapusnya jaminan sosial dan membanjirnya tenaga kerja asing.

Hal itu jelas merupakan bentuk nyata ketimpangan yang merugikan kaum buruh. Padahal semestinya antara buruh dan pemilik modal adalah merupakan partner kerja yang saling membutuhkan dan disitu harusnya ada asas keadilan.

“Selain itu, tidak ada aturan yang jelas dalam pengaturan jam kerja. Kemudian, dihapusnya sanksi pada pengusaha yang tidak membayar upah buruh, dan kemudahan pengusaha melakukan PHK pada buruh,”katanya.

Para demonstran pun medesak DPRD Temanggung untuk menyampaikan surat tuntutan ke DPR RI, guna menegaskan bahwa rakyat Temanggung menolak RUU Cipta Kerja. Mereka juga meminta negara melindungi dan memberikan apa yang menjadi hak-hak para pekerja, terutama buruh perempuan yang rentan terhadap pelecehan dan kekerasan.

Sebagaimana diketahui, banyak pasal kontroversial dalam Omnibus Law yang dianggap terlalu berpihak pada pengusaha dan merugikan buruh. Antara lain Pasal 89 Poin 20 “pengusaha dapat memberlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan untuk jenis pekerjaan atau sektor usaha tertentu”, Pasal 89 poin 24 “upah minimun tidak diatur secara nasional melainkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman”, dan lain-lain.

Menanggapi aksi demo tersebut Ketua DPRD Temanggung Yunianto mengatakan akan menampung semua aspirasi dari mahasiswa dan kaum buruh. Selanjutnya sebagai wakil rakyat pihaknya akan menyampaikan apa yang menjadi uneg-uneg masyaraka tersebut akan segera disampaikan ke pemerintah pusat.

“Kami menampung apa yang menjadi apsirasi mereka. Untuk selanjutnya kami akan kirim permintaan mahasiswa dan buruh ini ke pemerintah pusat tentunya sesuai jalur,”katanya.


Raditia Yoni A

Tinggalkan Balasan