Rasionalisasi APBD 2020 Kota Magelang Senilai Rp 137 Miliar

MAGELANG, SM Network – Pemkot Magelang merampungkan rasionalisasi APBD 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19 senilai Rp 137 miliar. Hasil data rasionalisasi anggaran semua organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut telah dikirim ke pemerintah pusat.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang, Wawan Setiadi mengatakan, jumlah hasil rasionalisasi ini diproyeksikan mampu menangani pandemi di tiga sektor hingga akhir tahun nanti. Ketiga sektor itu antara lain kesehatan, sosial, dan ekonomi.

“Namanya belanja tak terduga (BTT) yang berasal dari rasionalisasi, refocusing, dan realokasi yang dilakukan OPD-OPD. Rata-rata tiap OPD dikurangi belanja jasa dan barang sebesar 35 persen. Tergantung dari kebutuhannya dan urgensi yang paling mendesak,” ujarnya, Jumat (29/5).

Ia mengatakan, hasil rasionalisasi ini menambah BTT dalam jumlah besar. Sebab, BTT pada APBD 2020 hanya dianggarkan Rp 3,96 miliar saja.

“Karena situasi darurat nasional, yakni adanya pandemi ini, maka pemerintah pusat mengintruksikan pemerintah daerah untuk merancang penanganan Covid-19. Salah satu kebijakannya daerah harus merefocusing anggaran penanganan Covid-19 berupa BTT,” katanya.

Pemkot Magelang sendiri sebelumnya sudah mengalokasi Rp 45 miliar BTT pada APBD tahun 2020 untuk penanganan Covid-19. Besaran itu diprediksi hanya mampu bertahan sekitar 2-3 bulan.

“Sisi lain kita tidak pernah tahu, kapan pemerintah pusat akan mencabut status darurat nasional ini. Maka, dengan adanya anggaran sampai Rp 137 miliar ini, proyeksi kita bisa untuk menangani dampak pandemi hingga Desember 2020 mendatang. Walaupun kita berharap, tidak sampai selama itu,” jelasnya.

Wawan menyebutkan, tiga sektor penting yang akan tersentuh langsung BTT adalah sektor kesehatan, sosial, dan perekonomian. Sektor kesehatan meliputi insentif tenaga medis, alat tes virus corona, kebutuhan perawatan medis, alat pelindung diri, dan lain sebagainya.

“Sektor sosial, seperti jaring pengamanan sosial (JPS), bantuan sosial tunai (BST), dan lainnya. Lalu, untuk perekonomian kita masih menunggu arahan dan kajian lebih lanjut,” tuturnya.

Dia mengaku, pihaknya sudah mengirimkan kepada pemerintah pusat soal refokusing anggaran tersebut pada 18 Mei 2020 lalu. Dengan begitu, Pemkot Magelang terhindar dari sanksi penundaan pencairan dana alokasi umum (DAU).

“Ada beberapa daerah pencairan DAU-nya ditunda, karena terlambat. Kita bersyukur tidak mendapatkan sanksi itu, dan refocusing sudah selesai dilakukan,” paparnya.

Kabid Anggaran BPKAD Kota Magelang, Agus Budiyono menambahkan, refocusing adalah kebijakan kegiatan yang difokuskan untuk penanganan Covid-19. Sementara, realokasi adalah kebijakan alokasi untuk anggaran tertentu yang dialihkan alokasinya guna penanganan Covid-19.

“Jadi, terminologi refocusing adalah refocusing kegiatan, sedangkan realokasi adalah realokasi anggaran. Adapun rasionalisasi adalah proses perasionalan agar mencapai persentase pemotongan 35 persen dari belanja barang dan jasa belanja modal,” terangnya.


Asef Amani

Tinggalkan Balasan