Purworejo Raih WTP Delapan Kali Berturut-turut

PURWOREJO, SM Nettwork – Pemerintah Kabupaten Purworejo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Diraihnya kembali predikat WTP kali ini menggenapkan opini WTP delapan kali berturut-turut sejak tahun 2012.

Secara simbolis LHP LKPD diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali kepada Wakil Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, secara virtual melalui vicon Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD, Selasa (26/05/2020).

Turut menyaksikan DPRD Purworejo Dion Agasi Setiabudi, Sekda Purworejo Said Romadhon, Inspektur Purworejo Achmad Kurniawan Kadir, Kepala BPPKAD Purworejo Woro Widyawati, dan beberapa pejabat.

Wakil Bupati dalam sambutannya saat memberikan sambutan mengatakan, upaya Pemerintah Daerah untuk menggapai opini WTP sesungguhnya merupakan jembatan manajemen untuk mencapai akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Substansi opini BPK, menurut Yuli Hastuti memberi konsekwensi agar Pemda dan para pemangku kepentingan segera melakukan langkah-langkah penyempurnaan. Baik secara internal maupun sinergis antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Kepada seluruh tim manajemen Pemkab Purworejo, Wabup menyampaikan terima kasih karena atas kerja kerasnya Purworejo kembali meraih opini WTP atas LKPD TA 2019. Dirinya berharap Pemkab Purworejo dapat terus menjaga prestasi ini pada tahun-tahun kedepan.

“Sekali lagi kami sampaikan terimakasih kepada BPK-RI, atas kerjasamanya yang baik selama ini, dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kepada tim manajemen Pemkab Purworejo, tetap semangat dan jaga komitmen terhadap tata kelola keuangan yang baik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali menjelaskan pada tahun ini, ada perbedaan dalam pemeriksaan yang dilakukan karena tidak bisa dilakukan secara penuh di pemda.

“Setelah diterapkan WFH sejak 17 Maret 2020, pihaknya melakukan pemeriksaan dirumah dengan meminta bantuan auditor Inspektorat daerah terkait untuk mengirimkan data yang diperlukan. Pemeriksaan dilaksanakan secara desk audit dengan memanfaatkan teknologi,” ujarnya

Meskipun ada perubahan metode pemeriksaan, pihaknya tetap berpedoman pada standart pemeriksaan keuangan negara dan prosedur-prsedur yang harus dilalui dalam pemeriksaan laporan keuangan.

Pihaknya juga meningkatkan Quality Control dan Quality Assurance (QC dan QA) mulai dari ketua tim, pengendai teknis, penanggung jawab sampai pada kepala perwakilan. Meski ada perubahan metode, tetapi tidak mengurangi prosedur dan standar pemeriksaan.

Ayub menambahkan, opini yang diberikan membacakan pada kesesuaian pada standart akutansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.


Heru Prayogo/Adv

Tinggalkan Balasan