Purworejo Bangun Basis Data Pertanahan Terintegrasi

Pemkab dan Kantor Pertanahan Bentuk Tim

PURWOREJO, SM Network – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo berencana mewujudkan basis data pertanahan terintegrasi.

Untuk itu, Bupati Purworejo Agus Bastian dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Suwitri Iriyanto menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pembentukan tim pembangunan basis data pertanahan terintegrasi berbasis bidang tanah Kabupaten Purworejo. Penandatanganan SKB dilaksanakan Jumat (4/9) di ruang Arahiwang Setda Purworejo.

Bupati Agus Bastian mengatakan, dengan adanya kerjasama yang melibatkan Kantor Pertanahan, Pemeritah Daerah, dan Pemerintah Desa atau yang sering disebut Trisula, akan mampu mewujudkan database pertanahan berbasis bidang tanah yang valid, lengkap, terintegrasi, dan terjaga keberlangsungannya di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo.

“Dengan kerjasama yang baik antara ketiga komponen ini, saya percaya target mewujudkan Peta Lengkap Tahun 2025 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.004.641 bidang tanah, akan dapat tercapai,” katanya.

Menurutnya, langkah-langkah percepatan terwujudnya data pertanahan berbasis bidang di setiap desa/kelurahan yang valid dan berkelanjutan sangat penting dan strategis, utamanya untuk mengurangi sengketa pertanahan serta menjaga keberlangsungan pemeliharaan data pertanahan.

Pemerintah Kabupaten Purworejo, lanjutnya, sangat mendukung pembangunan basis data pertanahan, karena akan sangat berguna dalam memformulasikan kebijakan rencana tata ruang dan menyusun arah pembangunan daerah. “Selain itu, terwujudnya basis data pertanahan juga akan sangat strategis bagi upaya optimalisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2),” imbuhnya.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Suwitri Iriyanto, menyampaikan bahwa upaya mewujudkan basis data pertanahan terintegrasi ini juga berkaitan dengan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Paling tidak, setelah basis data terintegrasi terwujud maka ketika ada PTSL bisa segera dilaksanakan karena setidaknya 80% kegiatan sudah dilaksanakan.

Pihaknya sebelumnya juga telah melakukan MoU dengan beberapa OPD seperi BPPKAD, DPUPR, Perkimtan, Dinpermasdes, dan Disdukcapil. Nantinya, hasil dari kegiatan ini dapat dipakai oleh berbagai pihak karena juga telah dibuat aplikasi yang bisa diakses bersama.

Suwitri mencontohkan, PUPR nantinya dapat menggunakan basis data terintegrasi tersebut untuk pembuatan rencana detail tata ruang karen sudah berbasis bidang. Perkimtan, bisa mencari data bidang-bidang tanah berstatus tanah negara. Dinpermasdes bisa untuk memberikan informasi mengenai batas desa yang sekiranya bermasalah. BPPKAD bisa mendapatkan data bidang tanah mana saja yang sudah pecah atau sudah gabung sehingga bisa untuk validasi omor objek pajak (NOP).

“Saya berharap dukungan dari Bapak Bupati juga seluruh jajaran Pemkab Purworejo termasuk Pemerintah Desa, agar kegiatan ini bisa berjalan sempurna dan bermanfaat bagi masyarakat dengan mempermudah informasi-informasi yang berkaitan dengan pertanahan,” tambahnya.

Tinggalkan Balasan