Program Rp 30 Juta/RT Jangan Dipaksakan Terealisasi pada 100 Hari Kerja

MAGELANG, SM Network – Program prioritas dana Rp 30 juta per RT per tahun dinilai tak perlu dipaksakan untuk terealisasi di masa 100 hari kerja Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang terpilih, dr M Nur Aziz-KH M Manysur setelah pelantikan nanti. Meskipun program itu merupakan janji politik yang harus diwujudkan.

“Kesannya terlalu dipaksakan kalau harus terwujud pada 100 hari kerja, karena ada aturan dan mekanisme yang harus dilalui,” ungkap Anggota Tim Transisi yang dibentuk Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang terpilih, Eddy Sutrisno, Minggu (7/2). 

Eddy yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Magelang itu mengatakan, tugas seorang wali kota adalah manajerial. Maka yang utama dan prioritas adalah membuat kebijakan yang nanti akan ditindaklanjuti aparatur sipil negara (ASN). 

“Untuk mencapai program itu (Rp 30 juta per RT per tahun, red) yang diperlukan pertama kali adalah penataan ASN, dan program lewat organisasi perangkat daerah (OPD),” ujarnya.

Menurutnya, untuk menindaklanjuti sebuah program di daerah harus melalui mekanisme yang benar. Pertama, kalangan RT ini mengusulkan program-program unggulan lewat musyawarah rencana (Musren) di tingkat kelurahan masing-masing. 

“Terpenting lagi perlu dimengerti bahwa, dana Rp 30 juta itu tidak mungkin diberikan cash, atau bahkan merupakan gaji pejabat RT, itu kan salah. Mekanismenya ya tetap dengan prosedur yang benar, lewat pengusulan RT. Misalnya RT A membutuhkan sanitasi, pembangunan drainase, atau terkait SDM, bisa diusulkan dengan anggaran satu tahun mencapai Rp 30 juta itu,” jelasnya.

Saat ini, katanya, tim transisi tengah merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, yang salah satu poinnya adalah menindaklanjuti program RT Rp 30 juta per tahun. Meski begitu, jangan sampai OPD kebingungan program ini mau diwujudkan seperti apa. 
“Di sinilah peran kepala daerah menerjemahkan usulan dari tatanan masyarakat terkecil tingkat RT. Antara RT di Kota Magelang berbeda kebutuhannya itu pasti,” ungkapnya.

Apalagi, imbuh Eddy, APBD Kota Magelang tahun 2021 sudah diketok, sehingga format pengusulan paling cepat bisa dilakukan saat pembahasan APBD 2021 perubahan, Agustus mendatang. 

“Lewat pengusulan tingkat RT ini kemudian dimusyawarahkan tingkat kecamatan dan tingkat kota. Nantinya menjadi tugas wali kota untuk membuat program prioritas seperti apa, guna mewujudkan setahun Rp 30 juta per RT. Jangan disamaratakan, karena terkadang tiap lingkungan punya kebutuhan masing-masing,” imbuhnya. 

Sebelumnya, calon Walikota Magelang, dr Muchammad Nur Aziz menuturkan, rancangan RPJMD ini diharapkan salah satunya mampu menjalankan program dana Rp 30 juta per RT per tahun. 
“Sasaran utama dana Rp 30 juta ini untuk kesejahteraan dan kesehatan masyarakat secara umum, supaya bahagia,” tuturnya.

Terpisah, Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma), Zuhron Arofi mengutarakan, realisasi sebuah program yang utama terlebih dahulu harus dilihat kemampuan anggaran. Melihat postur APBD Kota Magelang yang mendekati angka Rp 1 triliun, memang program Rp 30 juta per RT bisa dilaksanakan.

“Hanya saja, implementasinya yang tidak sederhana. Kalau Rp 30 juta per RT itu hanya sebatas anggaran tanpa visi, pendampingan, dan pengawasan, maka akan menjadi bancaan (rebutan) bagi para aparatur kampung. Ini justru akan menambah keruwetan tersendiri di tengah masyarakat,” paparnya.
Program ini, tegas Zuhron, bukan masalah terealisasi pada 100 hari kerja atau lebih, tapi pada implementasi terhadap program ini cukup visible atau tidak. 
“Ini yang harus lebih disoroti,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan