Program Ngingu Domba Bermasalah, Pemkab Sudah Pernah Mengingatkan

PURWOREJO, SM Network – Program ngingu bareng domba yang dimotori Koperasi UMKM Indonesia (KOIN) di Kabupaten Purworejo bermasalah. Sejumlah rekanan pekerjaan sampai saat ini belum dilakukan pembayaran kontrak. Akibatnya mereka mengalami kerugian dan melaporkan ke polisi.

Seperti yang dilakukan PT Ilver Jaya Pratama (IJP) selaku kontraktor pengerjaan kandang. Kontraktor yang berkantor pusat di Manado ini melaporkan mitra KOIN, PT Mega Gemilang Jaya (MGJ) Purworejo selaku pemilik pekerjaan paket kandang domba.

diadukan ke Polisi oleh salah satu kontraktor pengerjaan kandang,

Direktur PT Ilver, Steven Hardyn Paera, melalui Kuasa Hukumnya dari Yayasan Adil Indonesia, Yunus SH, menyebut aduan telah disampaikan ke Polres Purworejo pada 22 Desember 2020. Permasalahan yang diadukan pada prinsipnya menyangkut antara PT IJP dengan PT MGJ.
“Kasus ini memang cukup ruwet, tapi dalam aduan ini kita fokus terhadap persoalan yang menyangkut PT IJP dengan PT MGJ,” kata Yunus, saat dikonfirmasi wartawan di kantornya, kemarin.

Persoalan muncul sejak sekitar bulan Oktober 2019 saat PT Ilver mendapatkan penawaran pengerjaan kandang domba oleh PT MGJ. Setelah beberapa kali diadakan pertemuan, pihak PT MGJ mensyaratkan adanya biaya mapping sebesar Rp 50 juta untuk 500 paket kandang dengan nilai kontrak senilai Rp 66.385.000.000.

“Kita juga tidak tahu biaya mapping itu untuk apa. Masing-masing kontraktor ditarik biaya mapping yang berbeda sesuai dengan paket kandang,” kata Yunus didampingi Bagian Umum PT IJP, Dwi Edi Irawan.

Pasca biaya mapping dibayarkan, PT IJP dipertemukan dengan direktur Utama PT MGJ, Hari Budiyanto untuk pembuatan sekaligus penandatanganan Nota Kesepakatan/Memorandum of Agreement (MoA) pada tanggal 20 Januari 2020.

“Dalam pertemuan itu sekaligus diterbitkan surat perintah kerja (SPK) nomor 05/SPK/PPKD/MGJ-IJP/I/2020,” sambungnya.

Dalam Pasal 6 huruf D MoA itu disebutkan, pelaksanaan pekerjaan dapat dimulai setelah diterbitkannya surat kredit berdokumen dalam Negeri (SKBDN) dari Bank PT MGJ ke Bank PT IJP. Namun, dalam perjalanannya SKBDN tak kunjung terbit.

“Selanjutnya teradu (Dirut PT MGJ) meminta syarat agar PT IJP membuat 1 contoh kontruksi kandang domba dengan pembiayaan mandiri. Namun, karena PT IJP memiliki 3 subkontraktor (Subkon), maka dibuatlah 3 unit kontruksi kandang di Desa Keburuhan Kecamatan Ngombol,” jelasnya.

Berikutnya, setelah 3 unit dibangun dan dinyatakan diterima, PT MGJ justru kembali meminta PT IJP membangun sebanyak 7 unit kandang dengan pembiayaan mandiri.

Pembuatan kandang dimaksudkan sebagai bentuk jaminan pelaksanaan 1,5 persen dari nilai kontrak yang sebenarnya tidak diatur dalam MoA. Namun, pengadu tetap melaksanakan dengan dijanjikan akan segera diterbitkan SKBDN.

Pada perkembangannya, PT MGJ selalu membuat alasan bohong atau keadaan palsu terkait terbitnya SKBDN.

“Namun faktanya memang dari PT MGJ selalu beralasan sehingga pada waktu yang dijanjikan dan sampai saat ini SKBDN tak kunjung terbit,” ungkapnya.

Akibat perbuatan PT MGJ, PT IJB mengalami kerugian biaya pembuatan kandang sebesar Rp 1.148.700.000.

“Jika dilakukan pemutusan kontrak kerja maka kami minta ganti rugi senilai Rp 4.287.750.000,” jelasnya.

Lebih lanjut Yunus berharap agar pihak kepolisian segera mengusut perbuatan teradu. Pasalnya, ada sekitar 10 PT sebagai kontraktor yang diduga juga mengalami kerugian dengan nilai yang berbeda-beda.

“Secara perdata ini ada indikasi wanprestasi, secara pidana ada indikasi penipuan. Aduan kita arahkan ke pidana karena ada indikasi penipuan. Menurut kami unsurnya terpenuhi karena ada semacam iming-iming janji supaya PT ilver menjadi pelaksanaannya dengan janji SKBDN,” tandasnya.

Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Agus Budi Yuwono SH MH, saat dikonfirmasi membenarkan adanya pengaduan dari PT Ilver. Saat ini, aduan telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pihak terkait, cek lokasi, serta tindakan lain dalam rangka proses penyelidikan.

“Akan kami tangani aduan ini secara profesional,” tegasnya.

Pernah Diperingatkan

Polemik program ngingu domba ini juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo. Bahkan telah lama diawasi dan peringatkan. Namun hingga saat ini polemik juga belum kunjung selesai.

“KOIN sudah kita awasi sejak lama, dan sudah kita peringatkan orang-orangnya yang kantornya ada di KBN dan sekarang sudah pindah,” kata Plh Bupati Purworejo H Drs Said Romadhon saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di sela-sela kegiatan Rapat Paripurna Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo terpilih di Gedung DPRD Purworejo, Kamis (18/2).

“KOIN sudah kita awasi sejak lama, dan sudah kita peringatkan orang-orangnya yang kantornya ada di KBN dan sekarang sudah pindah,” tegasnya.

Said mengungkapkan, Pemkab telah memanggil pengurus KOIN terkait usaha penggemukan kambing dengan sistem kemitraan yang melibatkan masyarakat Purworejo. Langkah Pemkab menegur KOIN saat itu lantaran persoalan belum beresnya izin usaha koperasi yang didirikan KOIN.

“Artinya kalau koperasi harus berbadan koperasi, belum ada lembaga resminya. Ya kita menegur dan memanggil (terkait badan hukum). Badan hukum itu kan oleh Kemenkumham, kita tidak berhak menerbitkan badan hukum. Kalau koperasi itu kan dari dan untuk masyarakat,” kata Said.

Menyoal banyaknya masyarakat yang mengeluhkan belum berjalanya usaha ngingu bersama domba ini, Said Romadhon melemparkan persoalan tersebut kepada KOIN selaku penggagas program.

“Ditanyakan KOIN saja, kita sudah memanggil, sudah menegur, sudah memperingatkan. Jadi kalau teknis banget saya kira ndak mungkin. Sudah kita panggil saat itu dikira kita mempersulit,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan