Ilustrasi

SLEMAN, SM Network – Status kapanewon (kecamatan) tanpa zona merah di Kabupaten Sleman, hanya bertahan kurang dari dua pekan. Kini, muncul lagi kapanewon berstatus zona risiko tinggi penularan Covid-19.

Hasil pemetaan epidemiologi yang dirilis Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman per 8 Maret 2021 menyebutkan terdapat 6 kapanewon zona merah meliputi Moyudan, Seyegan, Mlati, Prambanan, Ngemplak, dan Pakem. Sebelumnya, enam kapanewon itu telah berstatus oranye hingga kuning.”Akhir-akhir ini PPKM Mikro berjalan kendor sehingga kasusnya meningkat lagi,” kata Kepala Dinkes Sleman Joko Hastaryo, Kamis (11/3).

Temuan kasus positif Covid-19 di enam zona merah itu masih didominasi klaster keluarga. Diakui Joko, penentuan zonasi sangat dinamis. Acuannya adalah jumlah kasus aktif, angka kematian, dan jumlah pasien sembuh.

Data itu kemudian diolah menggunakan rumus yang telah ditentukan oleh Satgas Pusat sehingga diperoleh rata-rata angka penularan atau Rt. “Jika Rt diatas 1, maka masuk kategori zona merah. Sementara kalau kurang dari 1, masih harus dilihat batas atasnya, jika diatas 1 dinyatakan zona oranye,” terang Joko.

Adapun kriteria zona kuning apabila Rt median dan batas atas sudah dibawah angka 1 selama 14 hari. Saat ini hanya tersisa tujuh kapanewon zona kuning atau risiko penularan rendah yaitu Godean, Depok, Berbah, Sleman, Tempel, Turi, dan Cangkringan. Sedangkan 4 kapanewon yakni Gamping, Minggir, Kalasan, dan Ngaglik berstatus zona oranye.

Dia berharap PPKM Mikro hingga 22 Maret mendatang bisa kembali diefektifkan.”Pengetatan perlu dilakukan terutama menyangkut kegiatan yang sifatnya berkerumun seperti hajatan, dan layatan. Kami tidak mengatakan penindakan kurang tegas tapi kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan,” kata Joko.

Sekda Sleman Harda Kiswaya mengatakan, pemerintah daerah mengikuti instruksi pusat terkait pelaksanaan PPKM. Dengan perpanjangan kesekian kali, harapannya bisa memberikan dampak lebih baik.”Ke depan kita evaluasi hasilnya. Contohnya ada penurunan angka kasus atau tidak, dan tingkat kedisiplinan protokol kesehatan di kalangan masyarakat,” kata Harda.