MAGELANG, SM Network – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah memegang teguh amanah dari mendiang KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bahwa, di atas politik ada kemanusiaan. Maka, dalam pertarungan Pilkada 2020 ini mengedepankan protokol kesehatan guna cegah penyebaran Covid-19.
“Kita tidak ingin ada klaster-klaster baru Pilkada. Maka, saya tekankan agar patuhi protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada,” ujar Ketua DPW PKB Jawa Tengah, KH M Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) dalam Workshop Peningkatan Kinerja Anggota Fraksi PKB DPRD se-Jawa Tengah di Hotel Atria Magelang, Kamis (17/9).
Pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang itu menuturkan, kerja dan perjuangan politik tidak akan berarti kalau meninggalkan nilai kemanusiaan. Program memenangkan Pilkada pun harus tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan.
“Kita butuh kiat khusus, sekaligus menjadi tantangan dalam sosialisasikan program ke masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini. Kita harus kerja keras dan cerdas di Pilkada ini dengan mengutamakan protokol kesehatan,” katanya.
Gus Yusuf mengaku prihatin saat pendaftaran pasangan bakal calon lalu yang animo dari pendukung luar biasa, sehingga diindikasi melanggar protokol kesehatan. Sisi lain ia mengaku animo yang besar ini tidak bisa dikendalikan sepenuhnya.
“Saya rasa bukan hanya PKB saja, tapi juga yang lain ikut melanggar protokol kesehatan saat pendaftaran di KPU lalu. Maka, di momen ini kami mengundang Bapak Kapolda Jawa Tengah untuk memberi penekanan agar kita betul-betul menaati protokol kesehatan,” jelasnya.
Dia menambahkan, dari 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menyelenggarakan Pilkada, pihaknya menargetkan menang di 12 kabupaten/kota. Adapun kader PKB sendiri terdapat 5 calon bupati dan 7 wakil bupati.
“Target kita menang di 12 daerah. Namun, penekanan kita tetap pada patuhi protokol kesehatan. Saat pengambilan nomor nanti, kami sudah antisipasi. Tidak usahlah beramai-ramai ke KPU guna mencegah penularan Covid-19,” tandasnya.
Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi menegaskan, Polri dalam posisi netral, karena kalau tidak netral akan terjadi ketimpangan dalam demokrasi. Pihaknya hanya bertugas mengamankan setiap tahapan Pilkada.
“Kami sudah memetakan potensi kerawanan per tahapan Pilkada di 17 kabupaten dan 4 kota se-Jawa Tengah. Total ada 44.081 TPS dengan 296.803 petugas. Kami juga telah menyiapkan pola pengamanan TPS nanti,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini, Irjen Luthfi meminta untuk mematuhi protokol kesehatan setiap kegiatan yang dilakukan. Pihaknya pun tidak ingin muncul klaster baru Pilkada, sehingga sebagai antisipasi harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan tersebut.
“Kami pun menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Setiap anggota harus dalam kondisi sehat saat bertugas mengamankan setiap tahapan Pilkada. Dua minggu sekali kita tes swab untuk memastikan anggota tidak tertular Covid-19,” ungkapnya.
