Pilkada Sebaiknya Ditunda Lagi

SM Network – Presiden Joko Widodo diminta mempertimbangkan kembali pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Hal itu mengingat dampak pandemi Covid-19 yang makin tidak terkendali. ”Pertimbangan utamanya adalah akan menimbulkan klaster baru Covid-19, yakni klaster pilkada. Sangat tidak rasional kalau pilkada tetap dilaksanakan pada Desember 2020,” kata Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi.

Hal itu, lanjut Fachrul, mengingat penularan Covid-19 terus terjadi dan bahkan meningkat. Sementara, upaya-upaya meminimalkan penularan tidak berjalan optimal. ”Ini merupakan bentuk penegasan sikap DPD RI dalam menolak pelaksanaan pilkada, yang akan mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, jika tetap dilaksanakan pada 12 Desember mendatang,” ujarnya.

DPD melalui Komite I meminta pemerintah segera mengambil ruang atau celah dalam UU Nomor 6 Tahun 2020. ”UU memberikan ruang untuk menunda pilkada pada tahun berikutnya. Setidak-tidaknya, ada sejumlah alasan yang mendasari sikap DPD RI untuk menunda pilkada.

Antara lain, fakta dan kondisi yang terjadi belakangan ini membuktikan bahwa penularan Covid-19 di daerah yang menyelenggarakan pilkada makin masif,” tandasnya. Selain itu, berdasarkan data KPU, 60 calon kepala daerah di 21 daerah positif Covid-19. ”Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah, mengingat ada 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Di samping calon, penularan 19 juga semakin masif di kalangan penyelenggara pilkada lainnya di tingkat pusat dan daerah,” jelasnya. Apalagi, kata dia, salah satu komisioner KPU RI dan 21 pegawai juga terkena Covid-19. ”Di Boyolali, Dinas Kesehatan mengonfirmasi 70 pengawas pemilu positif Covid-19. Penularan ini belum akan berakhir, karena tahapan selanjutnya adalah kampanye yang diprediksi menimbulkan konsentrasi massa.”

Sementara itu, Komite Independen Pemantau (KIPP) Indonesia juga meminta KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), pemerintah dan Komisi II DPR duduk bersama untuk mengevaluasi program dan tahapan pilkada. Hal itu mengingat kondisi objektif dan ancaman pandemi yang sangat nyata. ”Selain itu, Bawaslu perlu mengevaluasi pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan dan program tersebut. Terutama terkait dugaan pelanggaran protokol Covid-19 dalam tahapan pilkada, dengan rekomendasi berupa tindak lanjut penegakan hukum,” kata Sekretaris Jenderal KIPPKaka Suminta.

Tes PCR

Terkait kasus di Boyolali, perlu dilanjutkan tes PCR kepada seluruh penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, di Jawa Tengah dan seluruh Indonesia. Hal itu untuk mendapatkan gambaran utuh tentang kondisi objektif keterpaparan penyelenggara pilkada di 270 daerah pemilihan. Menurut Kaka, banyaknya jumlah kasus di Boyolali membuka mata tentang kondisi sebenarnya data Covid-19.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga meminta pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu menghentikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 karena berpotensi melanggar HAM. Komnas HAM menilai hak hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas rasa aman akan terlanggar jika pilkada tetap digelar karena pandemi virus korona di Indonesia belum terkendali.

Menko Polhukam Mahfud MD menilai penundaan Pilkada 2020 hingga pandemi berakhir tidak rasional. Pasalnya, hingga kini belum ada yang dapat memastikan kapan pandemi berakhir. ”Nggak ada yang tahu kapan selesai. Lalu, di 270 daerah harus diangkat plt (bupati/wali kota). Kan tidak benar juga,” tutur Mahfud dalam diskusi virtual, Sabtu (12/9) malam.

Dia menjelaskan, keputusan pemerintah bersama KPU dan DPR yang menunda pilkada dari semula 23 September menjadi 9 Desember diambil dalam situasi yang tak berbeda dengan saat ini. Sempat diprediksi akan berakhir pada Mei, wabah terus meluas beberapa pekan terakhir hingga memasuki September. Menurut dia, prediksi mengenai Covid-19 oleh sejumlah pakar dan ahli terus melenceng. Karena itu, Mahfud meminta semua pihak mengikuti proses yang selama ini berjalan dan diputuskan oleh pemerintah.

Tinggalkan Balasan