Pilkada Diundur, Anggaran Bakal Ditambah

KEBUMEN, SM Network – Pengunduran Pilkada yang direncanakan dari September menjadi Desember mendatang berimplikasi pada penyesuaian anggaran. Namun besarannya hingga saat ini belum diketahui. Sedangkan dari pihak KPU dan Bawaslu mengakui ada penambahan tanpa menyebut angka pastinya.

Ketua KPU Kebumen Yulianto menjelaskan, Pilkada tahun ini ada penambahan anggaran. Karena pelaksanaan Pilkada masih dalam situasi pandemi Covid-19.

“Antara lain ada penambahan TPS, petugas dan kelengkapan APD. Jadi, secara otomatis juga tambah biaya,” ungkap Yulianto tanpa menyebutkan besarannya.

Sedangkan Ketua Bawaslu, Arif Supriyanto mengakui ada penambahan biaya namun tidak terlalu signifikan. “Kisarannya antara Rp 1 miliar untuk kelengkapan APD,” kata Arif.

Arif berharap, penambahan biaya ini mendapat bantuan pemerintah pusat yang diambil dari APBN dan pemerintah daerah dari APBD.

Hal itu disampaikan usai Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri melalui video conference di ruang transit Pendopo Bupati, Sabtu (6/6).

Rakor yang juga diikuti jajaran OPD di lingkungan pemkab itu dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Hadi Prabowo didampingi Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Hari Nur Cahya Murni.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Aden Andri Susilo mengatakan, belum diketahuinya besaran penyesuaian anggaran tersebut karena harus dirapatkan kembali dengan pihak penyelenggara dan instansi terkait lainnya yakni KPU dan Bawaslu.

“Pilkada serentak tahun ini kan berbeda dengan sebelumnya. Karena akan berlangsung di tengah pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya, sehingga perlu ada perhatian khusus terhadap para petugas penyelenggara baik alat pelindung diri atau lainnya yang harus disesuaikan dengan protokol kesehatan,” kata Aden.

Aden juga menambahkan, sebelumnya telah ada kesepakatan bersama untuk anggaran pelaksanaan Pilkada ini sebesar Rp 54 miliar terbagi untuk Komisi Pemilihan Umum senilai Rp 41,8 miliar dan Badan Pengawas Pemilu senilai Rp 12,2 Miliar. Dana tersebut diambil dari APBD dan dikucurkan secara bertahap. “Nanti akan kita rapatkan kembali terkait penyesuaian anggaran Pilkada ini,” imbuh Aden.


Arif Widodo

Tinggalkan Balasan