TEMANGGUNG, SM Network-Petani dari Desa Pagersari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung meminta kepada pemerintah agar dipermudah untuk membeli pupuk, terutama jenis Za, SP36 dan Urea. Pasalnya, penggunaan kartu tani selama ini malah seperti menyulitkan para petani, lalu mereka juga meminta ada penambahan kuota.
Hal tersebut disampaikan Ketua Gapoktan Pagersari Suparji, saat melakukan audiensi dengan pihak DPRD Temanggung, yang ditemui oleh Ketua DPRD Yunianto, dan sejumlah anggota Komisi C, serta dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, di Aula Sindoro, Senin (6/1).
“Selama ini selalu mengalami kekurangan pupuk bersubsidi maka kami meminta pemerintah untuk menambah kuota pupuk subsidi di desa kami. Kami juga meminta agar di Desa kami ini ada KPL (Kios Pupuk Lengkap) sehingga mempermudah kami untuk membeli pupuk,”ujarnya.
Selain itu, petani juga menganggap pembelian menggunakan kartu tani terlalu ribet. Maka mereka mengusulkan agar tidak usah menggunakan kartu tani saja. Lalu pembelian pupuk dari RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) itu bisa diambil sewaktu-waktu. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung, Masrik Amin, menyampaikan bahwa sesungguhnya kuota pupuk di Desa Pagersari tersebut telah terserap dan dibeli oleh petani semua. Namun demikian dari sejumlah pembeli memang hanya 30 persen petani yang membeli pupuk dengan menggunakan kartu tani.
“Sedangkan 70 persen tidak menggunakan kartu tani tapi masuk RDKK. Nah ini yang akan kami perbaiki dan kita dorong untuk pembelian pupuk harus menggunakan kartu tani sehingga yang membeli itu siapa maka akan terdata,”katanya.
Masrik juga menyampaikan bahwa memang masyarakat Desa Pagersari sempat mengalami kesulitan pupuk pada Bulan Oktober lalu. Hal tersebut terjadi karena ada beberapa petani yang tidak tahu jika kuotanya telah ditebus oleh orang lain.
“Seharusnya jika memang saat itu sudah habis maka petani bisa mengajukan kembali kepada pemerintah untuk tambahan kuota bukan mencari barang dia. Tambahan kuota itu bisa terpenuhi atau tidak tergantung pada anggaran APBN masih atau tidaknya, atau dengan relokasi dari daerah lain yang kuotanya memang lebih,” katanya.
Pupuk bersubsidi sendiri diadakan oleh negara melalui APBN yang tahun ini mencapai Rp 29 triliun. Untuk mendapatkannya melalui RDKK sesuai kebutuhan petani. Dia menjelaskan bahwa yang perlu diketahui alokasi tidak mesti sama dengan usulan pupuk dari petani melalui RDKK. Biasanya ada pergeseran 20 persen. Di Temanggung ada tren pengurangan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 30 persen.
Adapun sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi karena ada berbagai sebab, seperti proses penandatangan pupuk bersubsidi dari kementerian pertanian hingga bupati. Selain itu ada perbedaan data dari BPS dan Geospasial sekitar 800.000 hektar, atau sekitar Rp 2,7 triliun.
“Ada surat dari holding yang menyatakan bahwa distributor dan KPL untuk tidak dulu menyalurkan pupuk bersubsidi, sehingga di lapangan petani belum mendapatkan pupuk bersubsidi. Diperkirakan dua minggu lagi pupuk bisa didapatkan petani. Untuk kartu tani yang keliru, di Temanggung ada sekitar 1200, karena ada nama desa dan dusun yang sama, tapi sudah kami tangani,”terangnya.
Raditya Yoni A
