TEMANGGUNG, SM Network – Ketua DPRD Temanggung Yunianto mengatakan, guna mengurai persoalan BKK Pringsurat, dimana nasabah tidak bisa mengambil uang atau dananya dikarenakan kolaps, maka langkah yang diperlukan adalah mempertemukan kembali nasabah dengn Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Pasalnya, Pemprov Jateng dan Pemkab Temanggung menjadi pemilik lembaga perbankan tersebut.
“Karena sampai sekarang belum ada perkembangan yang dinamis, maka opsi bertemu dengan Bapak Gubernur itu mutlak harus dilaksanakan. Namun demkian, sesuai dengan mekanisme tata pemerintahan maka harus dilakukan koordinasi dulu dengan Bupati Temanggung,”ujarnya kemrin.
Lalu dari pihak nasabah juga diminta untuk mengajukan permohonan secara tertulis terkait audiensi dengan Pemprov Jateng, DPRD Provinis Jawa Tengah, termasuk lembaga tekait lainnya seperti Biro Perekonomian. Bagian Perekonomian Setda Temanggung juga diminta untuk mengambil langkah-langkah taktis guna penyelesaian masalah persoalan ini.
“Ini otomatis sebagai program kami dan kami akan menemui Bupati Temanggung supaya ini bisa diagendakan sesegera mungkin. Biar bagaimanapun tidak ada alasan untuk tidak ditindaklanjuti. Kami juga meminta pemahaman semua pihak karena semua harus melalui beberapa tahapan,”katanya.
Bergantung DPRD
Nasabah BKK Pringsurat Joko Yuwono menuturkan, para nasabah bergantung pada DPRD sebagai wakil rakyat, sebab jika hanya nasabah sendiri yang maju tidak bakal berhasil, bahkan untuk bertemu Gubernur saja tentu akan kesulitan menembus protokoler birokrasi. Apabila DPRD dan Bupati yang maju tentu akan lebih diperhatikan.
“Kami minta difasilitasi dewan, untuk bertemu, Gubernur, DPRD Provinsi, hingga DPD RI untuk beraudiensi. Karena apa pak, dulu kami pernah membuat surat untuk beraudiensi dengan Bupati tapi tidak ditanggapi. Nek sing nggawe surat ketua dewan mbok menawa langsung ditanggapi langsung diagendakan,”katanya.
Nasabah BKK Pringsurat ada sekitar 9.000 orang mereka ada yang menabung juga ada yang menaruh deposito. Namun karena kolaps akibat buruknya manajemen dan korupsi maka uang nasabah tidak bisa diambil dan tidak jelas ujung pangkalnya.(K41)
