Perbup Diubah, Bupati Bentuk Tim Pendisiplinan Pencegahan Covid-19

KEBUMEN, SM Network – Perkembangan Covid-19 yang belum kunjung mereda menuntut adanya penyesuaian penanganan di lapangan. Termasuk payung hukumnya yang mengalami perubahan dari Perbup Nomor 29 Tahun 2020 menjadi Perbup Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Covid-19. Menyusul perbup baru tersebut, Bupati Kebumen Yazid Mahfudz membentuk tim pendisiplinan.

“Tim pendisiplinan yang dibentuk bupati melibatkan unsur Satpol PP, TNI/Polri dan perangkat daerah terkait,” kata Plt Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saat paparan pada rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Ahmad Ujang Sugiono di Ruang Jatijajar kompleks pendapa rumah dinas bupati, Senin (31/8).

Teguh yang kemudian memfokuskan pada bab pendisiplinan itu juga menyinggung sanksi bagi para pelanggar perbup anyar tersebut. Menurutnya, bagi perorangan akan dikenakan sanksi teguran lisan, kerja sosial dan tindakan disiplin lainnya yang bersifat mendidik. Sedangkan bagi penyelenggara kegiatan dan pelaku usaha dikenai teguran lisan atau teguran tertulis.

“Sanksi juga bisa berupa penghentian kegiatan, penghentian sementara kegiatan dan atau pencabutan izin usaha,” imbuhnya. Rapat koordinasi itu dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kebumen Dwi Budi Satrio, Asisten I Sekda Hery Setyanto, Kabag Ops Polres Kebumen Kompol Cipto Rahayu serta pihak terkait. Dalam kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi menyusul perubahan perbup.

Dijelaskan Teguh, ada perbedaan antara perbup baru Nomor 68 tahun 2020 dengan Perbup lama Nomor 29 Tahun 2020. Dalam Perbup Nomor 68 Tahun 2020 dijelaskan, bahwa pelaksanaan kegiatan di tempat umum dan fasilitas umum, boleh digelar dengan membatasi jumlah orang yang datang paling banyak 50 persen dari kapasitas ruang yang tersedia.

Teguh lantas menunjukkan Pasal 6 yang menyebutkan bahwa setiap orang atau penyelenggara kegiatan yang menyelenggarakan kegiatan dengan menimbulkan kerumuman orang, wajib memberitahukan kepada kepala desa atau lurah setempat paling lambat tujuh hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

Kemudian kepala desa atau lurah wajib melaporkan kegiatan kepada tim pendisiplinan tingkat kecamatan. Terkait pembatasan waktu kegiatan masyarakat, dalam perbup yang diterbitkan pada tanggal 26 Agustus lalu itu dikecualikan pada beberapa tempat. Di antaranya pertunjukan wayang dan kegiatan keagamaan yang bertempat di gedung atau rumah.

“Untuk pelaksanaan kegiatan di area publik harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19,” jelas Teguh. Sementara itu, perkembangan Covid-19 di Kebumen hingga akhir Agustus belum ada tanda-tanda segera mereda. Berbagai upaya pun dilakukan pemkab.

Kepala Dinas Kesehatan Kebumen Dwi Budi Satrio menyampaikan, jumlah kasus positif Covid-19 hingga Senin (31/8) tercatat 211 orang. Terdiri atas 50 pasien dirawat, 155 orang sembuh dan 6 pasien dinyatakan positif Covid-19 meninggal dunia. “Banyak kasus yang terjadi di Kebumen berasal dari pendatang luar kota. Untuk itu kami mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan,” tuturnya.

Tinggalkan Balasan