Penolakan Ganti Rugi Bendungan Bener Masih Dilakukan

PURWOREJO, SM Network – Keputusan Kantor Pelayanan Jasa Penilaian Publik (KJPP) atau tim appraisal yang menentukan nilai ganti rugi Rp 60 ribu permeter, kembali mendapat penolakan oleh masyarakat melalui aksi unjuk rasa dan shalawat bersama di Pengadilan Negeri Purworejo, Selasa (21/01/2020).

“Pak Jokowi dengarkan jeritan rakyat ini, Pak Bupati (Purworejo) kasihanilah kami,” sorak massa yang didominasi oleh perempuan ini.

Aksi penolakan melalui unjuk rasa berlangsung mulai pukul 9.30 sampai dengan 12.00 waktu setempat. Unjuk rasa ini juga dilakukan untuk mendukung salah satu warga terdampak bendungan atas nama Maksun, yang menggugat nilai ganti rugi.

“Agenda sidang hari ini sidang pemeriksaan saksi dari pemohon,” kata Hias Negara, selakuk kuasa hukum Maksun.

Ia menyebutkan, dua orang saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai harga tanah di lapangan dan dua orang saksi yang dimintai keterangan mengenai proses musyawarah antara warga dengan pihak pengadaan tanah proyek bendungan bener.

“Secara garis besar harga tanah disana tadi disampaikan oleh saksi Rp 190 ribu permeter. Transaksi itu pada tahun 2017. Sementara saksi lainya menyampaikan proses musyawarah pengadaan tanah yang ternyata belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat,” katanya.

Hias mengungkapkan, pihaknya juga mengusulkan kepada majelis hakim untuk mendatangkan dua orang saksi tambahan. Namun, hanya diperkenankan satu orang saksi ahli untuk menyampaikan penjelasan tentang undang-undang pengadaan tanah.

Sementara itu, juru bicara masyarakat yang menolak ganti rugi bendungan bener, Eko Siswanto, mengaku akan terus melakukan aksi sepanjang proses persidangan yang diperkirakan akan memakan waktu sampai dengan pertengahan Februari 2019 mendatang.

“Kami tidak akan berhenti selama hak kami belum dipenuhi,” singkatnya.

Heru Prayogo

Tinggalkan Balasan