Penerima BLT DD Mau Uangnya Dipotong Karena Takut

PURWOREJO, SM Network – Setelah ramai diberitakan, kabar mengenai pemotongan BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) yang dilakukan oknum di Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano, mendapat tanggapan dari pemerintah desa setempat.

Dalam keterangan di beberapa media online, Kepala Desa, Desa Banyuasin Kecamatan Loano, mengatakan tidak ada paksaan terhadap penerima BLT DD yang dipotong uangnya oleh seseorang, dengan besaran potongan berkisar Rp 100 ribu sampai dengan Rp 200 ribu, perorang.

“Setelah kita cek dilapangan memang ada iuran bukan pemotongan, alhamdulillah itu atas inisiatif dari warga sendiri dan pemerintah desa baru mengetahuinya dari berita yang beredar dimedia beberapa waktu yang lalu,” kata Abdul Azis, Kepala Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano, di salah satu media online, Rabu (17/06/2020).

Abdul Azis justru mengapresiasi masyarakat penerima BLT DD yang rela iuran atau bersedia dipotong Rp 100 ribu sampai dengan Rp 200 ribu. Menurutnya hal itu merupakan bentuk budaya gotong royong antar masyarakat.

“Ya itu kan inisiatif warga jadi saya malah mengapresiasi inisiatif warga itu, ini adalah suatu bentuk gotong royong warga agar tidak terjadi kecemburuan sosial,” kata Abdul Azis, masih di media yang sama.

Pernyataan Abdul Azis, pun mendapat tanggapan dari beberapa penenerima BLT DD di Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano. Diantara mereka bahkan ada yang mengaku dipaksa oleh seseorang yang meminta sejumlah uang bantuan BLT DD dengan alasan untuk diberikan kepada warga yang tidak menerima BLT DD.

“Awalnya saya tidak mau (ditarik potongan), tetapi karena seperti maksa ya saya kasih,” kata salah satu sumber yang enggan disebut namanya.

“Saya takut kalau tidak ngasih (saat dimintai potongn BLT DD,red),” kata sumber lainya, yang juga tidak ingin identitasnya dimediakan lantaran takut.

Tegas dikatakan sumber lainya, Puryanto (33), yang justru mengaku bingung dengan adanya potongan BLT DD yang diterimanya.

“Saya dipotong Rp 200 ribu. Bapak saya juga diopotong segitu, tapi sebelumnya tidak ada musyawarah,” kata warga RT 01 RW 03 Dusun Dukuh Kecamatan Loano.

Ketiga narasumber tersebut juga mengatakan hal yang sama. Mereka tidak tahu akan adanya musyawarah pemotongan BLT DD dengan alasan pemerataan atau memberi warga yang tidak menerima. Mereka juga tidak tahu, uang hasil potongan itu diberikan kepada siapa. Oknum yang meminta uang tidak menunjukan surat atau keterangan apapun darimana asal kebijakan pemotongan, serta kepada siapa uang potongan akan dibagikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Purworejo, Agus Ari Setiyadi, beberapa waktu lalu menegaskan, tidak boleh ada pihak manapun yang memotong besaran BLT DD.

“Itu harus diluruskan, betul-betul terjadi atau tidak (pemotongan BLT DD,red). Kalau memang benar terjadi, sebaiknya dikembalikan, jika tidak ingin nantinya berurusan dengan hukum,” tegas Agus Ari Setiyadi.


Heru Prayogo

Tinggalkan Balasan