Penerima Bantuan Terdampak Covid-19 Masih Diverifikasi

SLEMAN, SM Network – Bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Sleman belum disalurkan. Saat ini, prosesnya masih dalam tahap pendataan. Laporan data dari semua desa, dan verifikasi tingkat kecamatan ditargetkan rampung pada Jumat (1/5) besok. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sleman Eko Suhargono tidak menampik adanya kendala dalam proses pendataan. Pasalnya, banyak desa yang keberatan dengan persyaratan kriteria keluarga miskin karena dirasa terlalu sulit.

Sesuai instruksi dari pusat, keluarga miskin harus memenuhi minimal 9 dari 14 kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Sebagai solusi untuk mengantisipasi kekeliruan data, pihaknya meminta ada lampiran surat pernyataan bertanggung jawab mutlak atas data tersebut. Pernyataan itu tidak hanya ditandatangani oleh kepala desa, melainkan dari tingkat ketua RT dan RW.

“Harus pakai surat pernyataan yang ditandatangani sejak level RT/RW,” kata Eko, Rabu (29/4).
Sembari menunggu seluruh laporan terkumpul, pihaknya melakukan cleansing atau pembersihan data yang sudah masuk dari beberapa desa. Nantinya, satu KK hanya boleh menerima satu jenis bantuan dari pemerintah.

Sebagaimana diketahui, pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan desa, masing-masing menganggarkan bantuan bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Bantuan dari pusat diwujudkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang bersifat rutin, Bantuan Sosial Pangan (BSP), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan pra kerja.

“Jumlah penerima bantuan rutin dari pusat, ada sekitar 58.700 KK. Untuk BSP tambahan rencana diberikan ke 26.744 KK, sedangkan program BST, kuota yang diperoleh Sleman 30.722 KK,” urainya.

Besaran BSP tambahan adalah Rp 200 ribu per bulan. Bantuan tambahan ini diberikan mulai periode April sampai dengan Desember 2020. Untuk BST, nominalnya Rp 600 ribu per bulan selama April hingga Juli 2020.

Sementara untuk program bantuan dari kartu prakerja, sampai sekarang belum ada kejelasan jumlah penerimanya. Dari Pemda DIY, bantuan diberikan dalam bentuk sembako senilai Rp 625 ribu. Penyalurannya dilakukan oleh Dinsos kabupaten atau pemerintah desa sebanyak dua kali.

“Untuk bantuan sembako dari provinsi, Sleman memperoleh jatah 12.722 KK,” ujarnya.
Sementara itu, bantuan dari Pemkab Sleman, salah satunya berupa jaminan hidup (jadup) dalam bentuk uang maksimal Rp 45.000 per jiwa tiap hari selama masa isolasi paling lama 14 hari. Jadup ini diberikan kepada seluruh anggota keluarga sepanjang memenuhi persyaratan.

Selain itu, pemkab juga merencanakan pemberian bantuan bagi warga yang di-PHK tanpa pesangon namun masuk kriteria miskin atau rentan miskin. “Untuk alokasi besaran bantuan dari pemkab, masih dihitung sesuai kemampuan daerah,” ungkap Eko. Sedangkan pemerintah desa, bantuan dialokasikan dalam bentuk BLT dana desa senilai Rp 600 ribu per bulan untuk tiap keluarga miskin.


Amelia Hapsari

Tinggalkan Balasan