Pendapatan Daerah dalam APBD Perubahan Naik Rp 100 Juta



MAGELANG, SM Network – DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang menyepakati bersama anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2020 dalam sidang paripurna yang dihelat di ruang sidang, Rabu (16/9). Dalam APBD Perubahan ini diproyeksikan pendapatan daerah tahun 2020 naik sebanyak Rp 100 juta.
 
Dari data yang ada, pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2020 tercatat sebanyak Rp 879.123.919.000. Jumlah ini naik dari KUA/PPAS Perubahan yang tercatat sebesar Rp 879.023919.000.
 
Kenaikan juga di sektor belanja daerah yang naik sebesar Rp 100 juta dari Rp 982.696.316.000 menjadi Rp 982.796.316.000. Dalam paripurna ini disampaikan juga defisit anggaran yang mencapai Rp 103.672.397.            

“Defisiti anggaran ini kemudian tertutupi pembiayaan daerah. Sehingga, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) menjadi nol rupiah,” jelas Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Magelang, Iwan Soeradmoko yang membacakan salinan hasil pembahasan RAPBD 2020 di hadadapan peserta sidang.

Nampak Ketua DPRD Kota Magelang, Budi Prayitno yang memimpin jalannya sidang paripurna dan wakilnya, Bustanul Arifin dan Dian Mega Aryani. Lalu Wali Kota Magelang, Sigit Widyonindito beserta wakilnya, Windarti Agustina.  

Hadir pula para anggota dewan yang kemudian menyampaikan tanggapan masing-masing fraksi dalam bentuk tertulis kepada pimpinan sidang. Sidang paripurna sendiri kemudian menyetujui bersama Perubahan APBD tahun anggaran 2020 ini.

Iwan yang akrab disapa Koko menyebutkan, ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan Pemkot Magelang. Di antaranya memaksimalkan upaya pencegahan penyebaran Covid-19, pengetatan protokol kesehatan, dan optimalisasi peran RT/RW dalam mengawasi warganya.         

“Perlu juga kiranya pemberlakukan PSBB, peningkatan kapasitas rumah sakit dan ruang isolasi, efektivitas belanja daerah, dan mendorong sektor non-pemerintah. Dalam menjaga ekonomi lokal, pemerintah harus menjaga pertanian dan distribusi pupuk serta benih, jaga ketahanan pangan, validasi penduduk miskin untuk mendapat skema bantuan, dan operasi pasar online,” paparnya.

APBD Perubahan yang disetujui ini kemudian disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk dievaluasi. Paling lambat tiga hari evaluasi sudah ada hasilnya.

Sementara itu, Wali Kota Magelang, Sigit Widyonindito mengapresiasi kinerja anggota badan anggaran yang sudah bekerja keras membahas APBD Perubahan ini bersama TPAD (tim anggaran pemerintah daerah) sampai kemudian diparipurnakan.

“Latar belakang perubahan APBD ini, karena memang anggaran perlu disesuaikan. Apalagi, dalam rangka penanganan Covid-19 ini yang prioritasnya pada kesehatan dan dampak ekonomi serta sosial,” tuturnya.

Termasuk, imbuh Sigit, adanya perubahan target kinerja, capaian pendapatan, dan usulan program baru yang urgen. Hal ini bukti nyata pemerintah serius dalam menyusun perubahan anggaran ini.

“Kita satukan persepsi dan wujudkan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang bermuara untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Tinggalkan Balasan