Penanganan Dugaan Politik Uang Pilbup Kebumen Memasuki Babak Baru

KEBUMEN, SM Network – Penanganan dugaan politik uang (money politic) yang telah dilaporkan relawan Kotak Kosong (Koko) memasuki babak baru. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kebumen mengklarifikasi pihak-pihak yang terkait dalam laporan dugaan tindak pidana tersebut, Selasa (22/12).

“Ya. Hari ini kami melakukan klarifikasi kepada beberapa orang. Dan besok masih ada jadwal pemanggilan lagi kalau ada yang tidak hadir,” kata Ketua Bawaslu Kebumen, Arif Supriyanto saat ditemui pada sela-sela melakukan klarifikasi sejak pukul 08.30.

Arif yang bersedia diwawancarai awak media sekitar pukul 12.30 itu kemudian melanjutkan klarifikasi lagi ketika jarum jam menunjukkan angka 12.45. Tampak kuasa hukum dari pihak terlapor, Kasran, yang serius mendampingi hingga sore. Mengenai siapa saja yang diklarifikasi waktu itu, Arif enggan membeberkannya.

Begitu pula saat ditanya wartawan mengenai materi klarifikasinya. Dengan ramah, Arif juga menolak menyampaikan rincian dugaan politik uang yang sebelumnya diketahui dalam laporan relawan Koko sebanyak 14 temuan. “Itu sudah masuk materi, jadi tidak boleh disampaikan,” ucap Arif sembari memberi isyarat menggunakan kedua telapak tangannya.

Ia hanya menyampaikan pihak yang diundang untuk diklarifikasi itu bisa pelapor, saksi dan terlapor. Di mana penanganan tersebut tindak lanjut dari pembahasan pertama di Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakumdu) menyusul laporan dari relawan Koko pada 15 Desember.

Sesuai ketentuan, penanganan dugaan politik uang Pilbup Kebumen 9 Desember 2020 itu paling lambat lima hari sejak laporan diregister. Klarifikasi yang disertai kajian itu pun sebatas mengumpulkan fakta-fakta. Kemudian dilakukan pembahasan kedua di Sentra Gakumdu mengenai keterpenuhan unsur pidana dan pasal yang dilanggar. “Apakah nanti terpenuhi atau tidak,” imbuhnya.

Jika terpenuhi, maka akan naik ke penyidikan di kepolisian. Penanganan perkaranya pun bisa berlanjut hingga kejaksaan serta pengadilan. Dan penanganan di Bawaslu pada tataran proses. Adapun hasil dari penanganan dugaan politik uang itu ditentukan tiga institusi atau dikenal dengan Gakumdu. Meliputi kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu. Apabila tidak terpenuhi unsur pidana, maka tidak akan dilanjutkan.

Tinggalkan Balasan