SM/Asef F Amani - RUSUNAWA: Rusunawa Tidar berdiri megah di kawasan Kelurahan Tidar Selatan dengan jumlah penghuni sebanyak 86 kepala keluarga

MAGELANG, SM Network – Selama dua bulan April dan Mei 2020, warga penghuni dua rumah susun sewa (Rusunawa) di Kota Magelang dibebaskan dari uang sewa. Hal ini sebagai upaya meringankan beban masyarakat yang secara ekonomi terdampak pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kota Magelang, Handini Rahayu mengatakan, kebijakan pembebasan retribusi berlaku untuk Rusunawa Tidar dan Potrobangsan. Pemerintah memberikan kebijakan pembebasan pembayaran untuk semua unit/KK yang menghuni.

Sementara untuk Rusunawa Wates, kebijakan pembebasan diberikan 50 persen dari biaya sewa kepada seluruh unit/kk yang menghuni. Jika dikalkulasi biaya untuk meringankan beban biaya sewa penghuni Rusunawa ini mencapai Rp 92 juta.

“Pemkot sudah mengalokasikan untuk hal ini. Kebijakan ini memang mengandung konsekuensi penurunan target pendapatan ke kas daerah, tetapi ini sudah menjadi bentuk komitmen pemerintah membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi virus corona,” ujarnya, Rabu (6/5).

Dia menuturkan, Rusunawa Tidar saat ini dihuni 86 KK, Rusunawa Potrobangsan sebanyak 93 KK, dan Rusunawa Wates ada 48 KK.

“Kami berharap adanya keringanan ini bisa menyemangati warga penghuni Rusunawa untuk tetap berada di rumah. Jangan keluar kecuali memang sangat-sangat urgen,” katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Magelang, Sigit Widyonindito menyebutkan, telah menyiapkan alokasi sebesar Rp 45 miliar untuk pencegahan dan penanganan akibat dampak Covid-19. Insentif diprioritaskan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terdampak pandemi corona.

Sejumlah pembebasan retribusi itu antara lain, setoran parkir di ruang milik jalan (Rumija), retribusi uji kendaraan khusus untuk angkutan kota (Angkot), retribusi izin trayek kendaraan, dan retribusi pemakaman untuk korban Covid-19. Kemudian, membebaskan biaya pemakaian air PDAM untuk golongan rumah tangga I/MBR dan sewa Rusunawa.

“Untuk pemberian bantuan langsung kepada masyarakat kita masih menunggu payung hukumnya. Untuk sementara menunggu keputusan dari Kementerian Sosial,” jelasnya.


Asef Amani