Pemkot Jaring Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang

MAGELANG, SM Network – Pemkot Magelang masih menjaring usulan prioritas dari masyarakat melalui kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan. Musrenbang memasuki hari ketujuh sejak dimulai Senin (18/1) lalu secara daring dan luring.

Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang, Handini Rahayu mengatakan, Musrenbang pada prinsipnya kegiatan menjaring usulan prioritas dari masyarakat entah pembangunan atau lainnya.

“Musrenbang ini merupakan rangkaian kegiatan untuk penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Nantinya RKPD ini akan menjadi salah satu dasar penyusunan sebagai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),” ujarnya, Selasa (26/1).

Dia menuturkan, Musrenbang tingkat kelurahan ini dimulai Senin (18/1) lalu dan direncanakan sampai Kamis (28/1) besok. Pelaksanaan secara daring (online) untuk peserta dari OPD (organisasi perangkat daerah) dan luring (offline) bagi masyarakat tapi terbatas.

“Masyarakat tetap datang ke kelurahan, tapi sangat terbatas dan mengikuti protokol kesehatan. Peserta dari komponen masyarakat tingkat kelurahan dengan seluruh OPD,” katanya.

Musrenbang untuk menentukan RKPD tahun 2022 ini juga diikuti oleh sejumlah anggota DPRD Kota Magelang yang bertindak sebagai narasumber. Salah satunya Anggota Komisi C, Waluyo yang menjadi narasumber Musrenbang pada Senin (25/1) untuk Kelurahan Potrobangsan.

Dalam kesempatan itu Waluyo menjelaskan, sektor ekonomi harus diperhatikan betul dan jadi prioritas program. Terutama dalam hal perbaikan dan peningkatan ekonomi, mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19.

“Diperhatikan pula masalah pengangguran dan peningkatan kemiskinan. Maka dari segi pembangunan, usulan dari masyarakat harus diseleksi. Prioritaskan soal perbaikan/renovasi, bukan pada pembangunan,” jelasnya.

Politisi Partai Demokrat itu meminta Pemkot betul-betul memerhatikan arahan dari pemerintah pusat, khususnya presiden. Di antaranya terpenting adalah pemulihan dan perkuat ekonomi. Buat program dan kegiatan yang bisa membantu masyarakat dan langsung dirasakan.

“Apa arti membangun kalau masyarakat kelaparan dan menganggur. Pengadaan barang yang merupakan rutinitas yang sekiranya masih bisa digunakan sebaiknya ditunda. Bappeda saya rasa harus peka situasi dan kondisi masyarakat saat ini di tengah pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Tinggalkan Balasan