Pemkab Sampaikan Laporan Keuangan Ke DPRD Secara Virtual

WONOSOBO, SM Network – Pemerintah Kabupaten (Pemkab ) Wonosobo sampaikan laporan keuangan tahun anggaran 2019 secara virtual dalam rapat paripurna DPRD di Ruang kendali Bupati baru-baru ini. Dalam sambutanya, Bupati Wonosobo Eko Purnomo mengatakan, laporan keuangan tahun anggaran 2019, telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dan telah menerima laporan hasil pemeriksaannya. oleh karena itu, data yang disajikan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 telah selesai diaudit oleh BPK RI, dimana Wonosobo peroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK perwakilan Jawa Tengah.

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Tahun Anggaran 2019 disampaikan Bupati telah melalui beberapa tahapan, yaitu reviu laporan keuangan SKPD oleh Inspektorat Kabupaten Wonosobo yang dilaksanakan dari tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020, dan reviu laporan keuangan konsolidasian yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020.
Selain itu, pemeriksaan pendahuluan oleh BPK juga telah dilakukan dari tanggal 27 Januari 2020, sampai dengan tanggal 20 Februari 2020. Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK, dari tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020.

Eko mengatakan, terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 meliputi, laporan realisasi APBD, Laporan perubahan saldo anggaran Lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan serta dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah sendiri disusun dan disajikan sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bupati menambahkan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 ini, merupakan bagian dari siklus Pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diamanatkan pada Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. “Sistem penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo sudah sesuai peraturan perundang-undangan, maka diharapkan informasi yang disajikan dapat memenuhi kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan evaluasi kinerja,” ujar Bupati.


Adib Annas Maulana

4 Komentar

  1. Like!! I blog quite often and I genuinely thank you for your information. The article has truly peaked my interest.

Tinggalkan Balasan