PURWOREJO, SM Network – Sebanyak 248 ODP (Orang Dalam Pengawasan), 14 PDP (Pasien Dalam Pengawasan), dan satu orang PDP dinyatakan meninggal dunia, menurut Data Monitoring covid-19 Kabupaten Purworejo (Rabu, 25/3, 16.00 WIB), dapat menjadi bahan evaluasi, bagi pemerintah daerah supaya lebih serius dalam menangani fenomena pandemi tersebut.
Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Fraksi Paratai Nasdem, R Muhammad Abdullah, memperingatkan kepada eksekutif supaya lebih serius menangani pandemi covid-19. Menurutnya, pemerintah daerah belum menunjukan strategi dan tindakan yang cukup untuk menangani wabah tersebut, terlihat dari kecilnya alokasi anggaran yang dialokasikan khusus untuk menangani covid-19.
“Penanganan covid-19 di Purworejo masih kurang serius hal ini dapat dilihat dari penyediaan anggaran yang terlalu kecil yaitu 1,1 M, itupun hanya menggunakan pergeseran anggaran. Anggaran tersebut terlalu kecil dan tidak mungkin cukup,” katanya.
Anggaran sebesar itu, lanjut Abdullah, tidak cukup untuk menjamin keselamatan petugas kesehatan yang memerlukan APD (alat pengaman diri), dan pembiayaan fasilitas kesehatan, kaitanya dengan pengadaan perlengkapan, alat dan obat-obatan. Disamping itu, kata Abdullah, Pemkab juga perlu memikirkan masyarakat terdampak tidak langsung terutama masyarakat miskin yang harus kehilangan mata pencaharian harian.
Jika mereka tidak diperhatikan misal dengan pemberian sembako kesehatan mereka justru bisa terganggu. “Kami mendorong Bupati untuk lebih serius dan mengajukan anggaran yg lebih besar. Perlu diketahui bahwa kita memiliki anggaran sekitar 3 M yang awalnya dipersiapkan untuk membayar kenaikan iuran BPJS bagi peserta berbayar iuran (PBI) saat ini nganggur karena kenaikan BPJS dibatalkan Mahkamah Agung,” ujarnya.
Abdullah manambahkan, selain kebijakan anggaran, Ia juga meminta kepada Satgas/tim penanganan dan penanggulangan bencana virus covid-19, untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memberikan ketenangan ditengah masyarakat yang sedang dirundung ancaman yang tidak tahu kapan akan menyerang.
“Sebaiknya jujur dan open information kepada masyarakat. Alasan melindungi pasien atau keluarganya dikesampingkan dulu demi kepentingan yang lebih besar. Kondisi pasien PDP bahkan sampai meninggal di RSUD dirasa kurang terbuka. Hal ini justru membahayakan bagi siapapun karena tidak tahu dia orang mana dan sudah berinteraksi dengan siapa saja. Jika terbuka maka masyarakat bisa antisipasa dan petugas bisa cepat melakukan aksi dengan memeriksa orang-orang yang beriteraksi dengan yang bersangkutan dalam empat belas hari terakhir,” pungkasnya.
Sementara itu kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo dr Sudarmi menyampaikan, pihaknya sedang memesan Alat Pelindung Diri (APD) berupa cover all yang digunakan tenaga medis sebanyak 1.800 unit. Namun demikian, Ia juga mengakui masih adanya keterbatasan alat untuk mendeteksi ada tidaknya infeksi virus tersebut.
“Untuk pemeriksaan swab covid-19 kepada pasien dalam pengawasan memang butuh waktu 5-8 hari karena dilaksanakan oleh BBTTLPP Yogyakarta sehingga sampai saat ini belum diketahui hasilnya.” ujarnya. Untuk memberikan informasi, imbuh Sudarmi, Pemerintah Kabupaten Purworejo menyediakan data dan informasi real time beserta bahan komunikasi informasi dan edukasi bagi seluruh masyarakat yang dapat diakses melalui website, covid19.purworejokab.go.id.
Heru Prayogo
