Pelayanan Publik Buruk, DPRD Susun Roadmap Pembentukan Perda

WONOSOBO, SM Network – Pelayanan publik Kabupaten Wonosobo mendapatkan rapor merah dari Ombudsan Perwakilan Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Dinilai masih buruk, DPRD Wonosobo bersama Forum Madani yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, profesi, akademisi, swasta dan LSM, akan menyusun roadmap pembentukan Perda.


“Kami Komisi A merespon baik dengan masukan yang disampaikan Forum Madani. Pada intinya kami sudah mendengarkan banyak masukan dan insyaalalah akan kita tindak lanjuti. Komisi A bersama Forum Madani akan menyusun roadmap pembentukan Perda melalui diskusi-diskusi tematik yang diperluas,” ujar Ketua Komisi A DPRD Wonosobo, Suwondo Yudhistiro saat ditemui dalam diskusi DPRD bersama Forum Madani di Kantor DPRD setempat, Selasa (1/12).


Suwondo mengatakan, pelayanan publik merupakan hal yang penting. Untuk itu paradigma pelayanan pubik harus berubah dengan memberikan top servis kepada masyarakat. Menurutnya, Pelayanan publik di wonosobo dibeberapa aspek masih banyak yang harus diperbaiki. Meski telah membaik beberapa tahun ini, namun masalah pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perijinan harus diperbaiki untuk merespon perkembangan jaman yang semakin cepat.


“ Komisi A DPRD akan memanfaatkan perubahan Propemperda di pertengahan tahun 2021, untuk memperjuangkan masuknya raperda pelayanan publik dalam Propemperda Perubahan 2021. Pelayanan publik merupakan kewajiban negara dan hak masyarakat yang perlu dipenuhi dengan baik,” tandasnya.


Koordinator Forum Madani Wonosobo, Sarwanto Priadi mengatakan, Wonosobo perlu merevitalisasi Perda pelayanan publik yang dinilai sudah tidak relevan. Perda pelayanan publik yang lahir sebelum Undang-undang perlu disesuaikan kembali untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik.


“Pelayanan publik di Wonosobo sangat buruk, itu penilaian dari ombudsman. Suka tidak suka itu penilaian dari ombudsman sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu. Maka kita tidak perlu berdebat, faktanya di lapangan masih banyak pelayanan publik yang kurang,” ucapnya.


Untuk itu, lanjut Sarwanto, pihaknya mendorong DPRD untuk berperan lebih aktif dalam merealisasikan pelayanan publik menjadi jaminan yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti segera menyusun Perda yang baru.

Tinggalkan Balasan