SM/dok - TURUNKAN APK: Petugas Satpol PP Kota Magelang menurunkan alat peraga kampanye (APK) yang tidak memenuhi ketentuan.

MAGELANG, SM Network – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Magelang mendapatkan 11 laporan dan 8 temuan pelanggaran kampanye. Alat peraga kampanye (APK) menjadi pelanggaran yang banyak dilakukan, karena tidak memenuhi ketentuan.

Kordiv Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Magelang Maludin Taufiq mengatakan, APK yang dicopotnya bersama Satpol PP karena berada di lokasi yang dilarang. Di antaranya di area publik, pohon, tiang listrik, dan rumah warga tanpa ada surat izin.

“Dipasang di rumah warga yang merupakan ranah privasi sebenarnya boleh, asalkan mendapat srat izin tertulis dari pemilik rumah,” ujarnya.

Dia menuturkan, sekitar 400 APK disita sejak awal masa kampanye sampai pertengahan bulan November. Sebagian besar sudah diambil oleh pemiliknya dengan seizin Bawaslu.

“Setelah diambil, biasanya dipasang lagi oleh tim kampanye. Kami harap tidak terulang lagi kesalahan yang sama dengan pasanglah di tempat yang sesuai,” katanya yang menyebut ada pula desain dan ukuran yang tidak memenuhi standar, sehingga turut dicopot.

Untuk pelanggaran lain, Taufiq mengutarakan, tim kampanye menyelenggarakan kegiatan di luar dengan dalih kegiatan biasa atau bukan kampanye. Paling banyak mengemas dengan kegiatan olahraga senam bersama.

“Kemasannya itu, tapi dalam perjalanannya membagikan bahan kampanye seperti souvenir. Termasuk ada ajakan juga, maka kami masukkan dalam temuan pelanggaran kampanye,” tuturnya.

Ia menegaskan, kampanye tatap muka di era pandemi Covid-19 hanya dibolehkan di dalam ruangan. Jumlah pesertanya pun terbatas maksimal 50 orang dan terpenting menerapkan protokol kesehatan.

“Dari sekian pelanggaran yang masuk ke kami, tersisa dua pelanggaran yang belum terselesaikan sampai pekan lalu, karena baru dilaporkan pada Sabtu, (14/11),” jelasnya.

Taufq menambahkan, tidak semua pelanggaran selesai di tangan Bawaslu. Setelah rapat pleno dan melewati proses kajian awal sampai ditentukan pelanggaran, pihaknya mengirim surat rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang agar ditindaklanjuti.

Terpisah, Ketua KPU Kota Magelang Basmar Perianto Amron mengaku sudah menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu berupa peringatan kepada tim kampanye. Agar segera menurunkan APK yang pemasangannya tidak sesuai aturan.

“Bila tidak diturunkan dalam waktu 1x 24 jam, maka Bawaslu dan Satpol PP berhak untuk menurunkan. Kalau yang kegiatan kampanye tanpa pemberitahuan ke pihak terkait, sesuai rekomendasi Bawaslu kita beri peringatan agar dalam kampanye berikutnya harus ada pemberitahuan tertulis ke kepolisian dan ditembuskannke KPU serta Bawaslu,” ungkapnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here